WHO: Hentikan Operasi Caesar Kecuali karena Alasan Medis
JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (10/4) memperingatkan bahwa kini terlalu banyak perempuan di negara berkembang dan negara maju yang melakukan proses persalinan melalui operasi caesar yang sebetulnya tidak dibutuhkan.
Pada sisi lain, WHO menambahkan, wanita hamil lain yang memiliki kebutuhan medis untuk menjalani operasi caesar tidak memiliki akses untuk melakukan operasi tersebut.
“Di banyak negara berkembang dan maju, telah terjadi epidemi caesar, bahkan ketika tidak dibutuhkan secara medis,” kata Marleen Temmerman, direktur departemen kesehatan reproduksi WHO.
Di banyak negara seperti Brasil, tempat sekitar 53 persen kelahiran dilakukan melalui C-section atau caesar menurut data dari WHO, ada budaya “mari kita lakukan caesar”, tambah Temmerman.
Sejak pertengahan 1980-an, para dokter telah mengatakan bahwa tingkat ideal C-section harus berkisar antara 10 sampai 15 persen, meskipun kesehatan masyarakat telah memunculkan rekomendasi baru.
“Jika suatu negara memiliki tingkat di bawah 10 persen, Anda dapat melihat bahwa ada lebih banyak ibu dan bayi meninggal karena tidak ada akses,” kata Temmerman.
“Kita melihat wanita meninggal di beberapa negara karena mereka tidak dapat menjalani operasi dengan tepat waktu,” dia menambahkan.
Menurut data WHO 2008, sekitar 20 persen kelahiran di Eropa dilakukan melalui operasi caesar, 35 persen di Amerika Utara dan Selatan, dan 24 persen di Pasifik Barat.
Hanya Afrika dan Asia tenggara, dengan tingkat 3,8 dan 8,8 persen, tampaknya bisa dikatakan bebas dari epidemi tersebut.
Rekomendasi yang diajukan oleh WHO pada Jumat adalah imbauan spesifik pertama untuk menghentikan praktik operasi caesar kecuali memang dibutuhkan secara medis.
“Menurut saya, ini pertama kalinya kami menjelaskan secara eksplisit mengenai hal tersebut,” kata pakar persalinan dari WHO, Metin Gulmezoglu.(AFP/Ant)
Editor : Sotyati
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...