Yewangoe Minta Pemerintah Tegas Tanggapi Penghentian KKR di Bandung

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Andreas A. Yewangoe menyayangkan penghentian kebaktian kebangunan rohani (KKR) Natal oleh aparat pemerintah akibat desakan aksi massa intoleran di Bandung, hari Selasa (6/12) sore. 

Dia menilai penolakan acara KKR itu bukan karena umat Kristen batal berbakti, tetapi peristiwa ini kembali mencederai wajah Bangsa yang rukun dan ramah terhadap siapapun. 

Ironisnya menurut Yewangoe aksi penolakan justru terjadi di tengah-tengah upaya Negara memajukan kerukunan dan toleransi. Padahal, KKR Stephen Tong yang rencananya digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung itu menurut kabar yang dia terima telah memenuhi syarat-syarat perizinan yang diperlukan.

Oleh karenanya, mantan Ketua Umum PGI itu memohon pada Pemerintah supaya menyikapi peristiwa tersebut dengan arif dan bijaksana namun tegas.

"Negeri kita terkenal di seluruh dunia sebagai contoh dari kerukunan dan toleransi. Bapak Presiden sendiri mengungkapkan dalam debat capres dua tahun lalu, bahwa bagi kami persoalan kemajemukan sudah selesai," kata Yewangoe, hari Rabu (7/12) pagi melalui akun Facebook. 

Dengan demikian menurutnya kemajemukan diterima sebagai kenyataan yang mestinya memperkuat negeri ini dan bukan melemahkannya.

"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa Negara akan hadir untuk menjamin bahwa kemajemukan masyarakat kita tidak akan diganggu," kata dia.

Kalau tindakan seperti ini terus berulang, dia meyakinkan bahwa bukan tidak mungkin memperlemah bahkan meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan Bangsa.

"Karena itu saya mohon bapak-bapak menyikapi peristiwa tersebut dengan arif dan bijaksana namun tegas. Hanya dengan demikianlah Negara sungguh-sungguh hadir," tegas dia.