Yordania Sepakati Perjanjian Impor Gas Israel

AMMAN, SATUHARAPAN.COM-Yordania menyepakati impor gas dari Israel, meskipun ada kontroversi dan perlawanan publik. Hari Selasa (31/12) lalu, percobaan pertama pemompaan gas dilakukan dari tempat diekstraksi dari pantai timur Haifa dimulai.

Perjanjian bernilai 10 miliar dolar AS selama 15 tahun itu meliputi impor gas dari sumur gas Levitan sekitar 50 kilometer barat Haifa. Jordan diperkirakan akan menerima 300 juta meter kubik gas alam setiap hari, menurut laporan Arab News.

Jordan dilaporkan akan didenda sebesar 1,5 miliar dolar AS jika membatalkan kesepakatan itu, dan itu dapat mengurangi impornya tidak lebih dari 20 persen, bahkan jika ia menemukan gas di dalam perbatasannya.

Kesepakatan ini didukung oleh jaminan dari pemerintah Yordania dan Amerika Serikat. Jordan telah menghabiskan sekitar 15,51 juta dolar AS, sesuai anggaran 2018 untuk menyiapkan infrastruktur untuk menerima gas Israel.

Perusahaan Listrik Nasional Yordania (NEPCO) mengatakan pada hari Rabu bahwa percobaan pemompaan gas alam akan berlangsung selama tiga bulan.

Namun ketua blok politik Al-Islah di Majelis Rendah, Saleh Al-Armouti, mengatakan Juli lalu bahwa dia telah memperoleh salinan terjemahan perjanjian dan, menurutnya, ada ketentuan yang memungkinkan pemerintah untuk membatalkan perjanjian tanpa membayar denda  1,5 miliar dolar AS dan menuduh pemerintah menyesatkan publik.

Hisham Bustani, yang mengoordinasikan protes menentang kesepakatan itu, mengatakan kepada Radio Al-Balad yang berbasis di Amman bahwa hanya Parlemen Yordania yang dapat menghentikan kesepakatan "bencana" dan bahwa tidak perlu mendapatkan gas dari Israel. “Kami memiliki pelabuhan gas cair di Aqaba, gas Mesir telah kembali dan kami memiliki listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Kami akan membayar 10 miliar dolar AS dari kantong pembayar pajak Yordania hanya untuk melepaskan subordinasi kami oleh entitas Zionis yang menjual gas kepada kami yang dicuri dari Palestina,” katanya kepada penyiar.

Tetapi anggota parlemen Wafa Bani Mustafa mengatakan upaya untuk menghentikan kesepakatan telah gagal. "Sayangnya semua tekanan publik dan parlemen gagal membuahkan hasil," katanya kepada Arab News, menggambarkan upaya untuk mengesahkan undang-undang untuk menghentikan impor gas Israel. "Upaya kami untuk keputusan yang dipercepat untuk undang-undang yang kami sarankan telah dikubur di komite."

Pada 30 November, kepala Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Rendah, Raed Khazaleh, menyerukan agar semua orang melibatkan penandatanganan perjanjian. Dia juga mengatakan ada klausul rahasia dalam perjanjian itu.

Anggota parlemen Tariq Khoury sangat marah dengan kesepakatan gas itu, dan mengatakan masalah ini tidak dapat diselesaikan secara politis tetapi melalui langkah-langkah drastis. "Jika saya mengungkapkan semua yang ada di dalam diri saya, saya akan masuk penjara," katanya. Sementara Mohammad Absi, anggota koalisi gas anti-Israel, mendesak masyarakat sipil, anggota parlemen dan serikat pekerja untuk mengambil bagian dalam demonstrasi pada Jumat (3/1) sore.

Editor : Sabar Subekti