Bruno Le Maire Tagih Janji Vallaud Belkacem tentang Pemenuhan Janji Hollande

PARIS, SATUHARAPAN.COM – Bruno Le Maire, salah satu pemimpin Partai Kerakyatan dan Populis Prancis mengatakan, pemerintahan François Hollande saat ini kurang menepati janji terkait dengan pengurangan angka pengangguran di Prancis. Hal tersebut ia sampaikan pada Minggu (2/3) sore waktu setempat, pada sebuah acara debat di sebuah stasiun televisi swasta. Debat diselenggarakan Bruno Le Maire menghadapi Menteri Peranan Hak-hak Asasi Wanita Najad Vallaud Bellkacem.

Le Maire yang dahulu merupakan salah satu menteri dalam kabinet Sarkozy, tidak puas atas pemerintahan François Hollande saat ini. Salah satunya, Le Maire mempertanyakan janji yang tidak ditepati Hollande.

“Hollande hanya pembual besar,” kata Le Maire.

“Di awal pemerintahan dahulu kita akan temukan masih banyak defisit pada sektor keuangan yang ternyata jauh meleset dari surplus pertumbuhan ekonomi yang dahulu Hollande janjikan,” kata Bruno Le Maire.

Ia menegaskan bahwa saat ini telah lebih dari satu setengah tahun Hollande menjabat akan tetapi tidak ada perubahan dalam sektor ekonomi.

“Bayangkan saja apa yang dia bicarakan saat pidato 14 Januari lalu jauh dari yang kita bayangkan, tetapi angka pertumbuhan ekonomi yang kecil itu sungguh-sungguh keterlaluan! Saat ini kita ada di hari pertama di bulan Maret dan Hollande layaknya keledai dungu,” lanjut Le Maire.

Bruno Le Maire sebelum masuk Partai Kerakyatan dan Populis Prancis menjabat sebagai Menteri Urusan Pangan, Pertanian, dan Perikanan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy.

Vallaud Belkacem membela pemerintahan Hollande, dalam debat di sebuah stasiun televisi swasta tersebut dengan mengatakan apa yang telah dilakukan pemerintah yakni dengan menalangi pajak dari CICE sebesar 30 miliar euro.

“Anda bicara terus, Pak Le Maire, bagaimana saya akan menjelaskan tentang keuangan ini?” kata Belkacem.

Najad Vallaud Belkacem (37) adalah politisi beraliran sosialis kiri, wanita berdarah Prancis dan Maroko ini untuk kali kedua menduduki posisi kementerian yang sama pada saat pemerintahan François Hollande.

Belkacem pernah menjadi anggota Partai Sosialis pada 2009 hingga 2011.

“Bayangkan, sekarang pemerintahan Anda meninggalkan utang pajak sebesar 5,3 persen per kepala keluarga, sementara kami harus melunasi sebesar 6 persen,” lanjut Belkacem.

Pada debat di stasiun televisi swasta tersebut Belkacem dan Le Maire tidak henti-hentinya memperdebatkan kesalahan-kesalahan yang ada di rezim yang berkuasa.     

Sebelumnya pada 2002 hingga 2004 dia bertindak sebagai penasihat Menteri Luar Negeri saat itu, Dominique de Villepin. Pada 2004, dia masuk Kementerian Dalam Negeri, baru kemudian pada 2007 hingga 2008 dia menjadi wakil dewan perwakilan daerah Eure. Sebelum masuk pemerintahan Sarkozy, Le Maire menjabat Sekretaris Negara yang membawahi urusan Uni Eropa di pemerintahan presiden François Fillon.

Kebijakan Kontroversi

Tingginya pajak yang dicanangkan Presiden Prancis Francois Hollande menuai kecaman dari berbagai pihak, mulai dari petani hingga klub sepak bola. 

Protes terhadap serangkaian pajak di Prancis dilakukan oleh petani Brittany akhir pekan lalu dan menyebabkan beberapa orang cedera.

Sementara itu, klub-klub sepakbola menolak merumput pada sejumlah pertandingan November untuk melawan pajak pendapatan bagi mereka yang bergaji di atas 1 juta euro (atau kira-kira setara dengan 25 triliun rupiah).

Hollande mengatakan dia tidak akan bergeming soal pajak bagi orang kaya. Di lain pihak, pemerintahnya mengadakan pertemuan Selasa (29/10) dengan pejabat Britanny untuk membahas pajak lingkungan bagi pekerja truk yang mengangkut produk pertanian. (lepoint.fr/lefigaro.fr/rtl.be/wikipedia.org)

Editor : Sotyati