Diam-diam Negara Melanesia Dukung Kemerdekaan Papua Barat

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Sebuah media di Papua Nugini kemarin (8/3) mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Solomon Islands, Milner Tozaka, yang menyatakan kelompok negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) secara kolektif mendukung hak masyarakat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri.

Tozaka mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Papua New Guinea Today, dalam pembicaraan baru-baru ini dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Honiara, dirinya telah mengangkat persoalan ini.

Menlu Retno Marsudi, awal bulan ini mengunjungi empat negara Pasifik, termasuk tiga negara anggota MSG, yaitu Papua Nugini, Solomon Islands dan Fiji.

Kunjungannya tersebut bertepatan dengan saat MSG mempertimbangkan aplikasi dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota. ULMWP sendiri adalah tiga faksi politik Papua merdeka, yang terdiri dari West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Penyatuan ini dideklarasikan di Vanuatu, Desember lalu.

Tozaka mengatakan, kelompok MSG sepakat bahwa tiap negara anggota akan mengangkat isu Papua Barat secara bilateral kepada Indonesia.

"Kami memiliki sikap bersama mendukung penentuan nasib sendiri Papua Barat. Tapi kita harus melihatnya dalam terang referendum yang ditandatangani (oleh masyarakat Papua Barat untuk bergabung dengan Indonesia) pada tahun 1969," kata dia.

Ia menambahkan, permintaan ULMWP untuk menjadi anggota harus dipertimbangkan berdasarkan kriteria keanggotaan yang dipersyaratkan oleh MSG.

Dalam kunjungan Menlu Indonesia ke Papua Nugini 27 Februari lalu, muncul sedikit kontroversi ketika terungkap bahwa wartawan setempat dilarang mengajukan pertanyaan terkait dengan Papua Barat. Namun, menurut laporan Radio New Zealand, Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, justru mendesak Indonesia untuk mendukung keinginan Papua Barat bergabung dengan MSG, dan memastikan bahwa topik itu tidak luput dari agenda pembahasan.

Menteri Luar Negeri PNG, Rimbink Pato, di sisi lain, secara berhati-hati menunjukkan bahwa PNG menghormati kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua. Namun dia mengatakan setiap upaya masyarakat Papua Barat untuk bergabung dengan MSG harus mendapat dukungan persetujuan dari Indonesia.

"Jadi kita tidak ingin mengatur Indonesia tentang cara menjalankan urusan mereka. Jika ada sebuah permohonan (menjadi anggota MSG dari masyarakat Papua Barat), kami ingin memastikan bahwa mereka memang benar mewakili masyarakat Melanesia yang mereka klaim. Jadi kita tidak ingin kelompok yang terpecah-pecah didukung penuh oleh satu kelompok Melanesia yang tinggal di AS atau di suatu tempat di Eropa atau Australia dan kemudian memunculkan lebih banyak masalah daripada memperbaiki keadaan," kata Rimbink Pato.

Pada 4 Februari lalu, ULMWP memasukkan permohonan untuk bergabung dengan MSG.  Langkah ini mendapat gema oleh komentar yang disampaikan oleh Perdana Menteri PNG, Peter O'Neill, keesokan harinya.

Bergeser dari sikap yang selama ini cenderung diam dan menghormati kedaulatan Indonesia, O'Neill mengisyaratkan simpati pada perjuangan Papua Barat dengan mengatakan, "Kadang-kadang kita melupakan keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, khususnya mereka yang di Papua Barat. Saya kira sebagai negara, waktunya sudah tiba untuk berbicara membela kaum kita yang mengalami tekanan di sana."

“Foto brutalitas terhadap kaum kita muncul setiap hari di media sosial, tetapi kita tidak memperhatikan. Kita memiliki kewajiban moral untuk berbicara bagi mereka yang tidak diperbolehkan bicara. Kita harus memperhatikan mereka yang dibutakan," kata dia.

Menlu Retno LP Marsudi, seusai merampungkan kunjungan sepekannya ke empat negara Pasifik, termasuk tiga anggota MSG, menegaskan bahwa dirinya tidak membicarakan permohonan keanggotaan ULMWP. Ia menegaskan bahwa pembicaraan pada pertemuan itu hanya mendiskusikan komitmen Indonesia untuk memberi dukungan US$ 20 juta untuk program peningkatan kapasitas di negara-negara MSG.

Media terkemuka di Tanah Air, The Jakarta Post, menilai kunjungan Menlu Retno Marsudi ke PNG masih menyisakan persoalan, dalam laporan berjudul FM’s Pacific Tour concludes as Papua Issue Continues to Bubble.