George Saa: Indonesia Sebaiknya Berunding dengan Semua Kelompok di Papua

BIRMINGHAM, SATUHARAPAN.COM - Salah seorang generasi muda Papua, Septinus George Saa, berpendapat penyelesaian masalah-masalah Papua yang mendesak adalah mengurai dan menuntaskan masalah masa lalu Papua, termasuk dalam soal pelurusan sejarah. Selain itu, ia berharap pemerintah mau berunding dengan seluruh kelompok-kelompok yang menjadi representasi rakyat Papua, termasuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), serta membuka akses Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional yang pernah diusir dari Indonesia.

George Saa mengatakan hal itu dalam wawancara dengan satuharapan.com (18/02).

Pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 itu kini tengah berada di Birmingham, Inggris, menyelesaikan studi S2-nya di University of Birmingham. Berikut ini adalah bagian keempat dari lima bagian wawancara dengan George Saa. Bagian pertama adalah Wawancara George Saa: Asmat, Papua dan Aspirasi Merdeka, bagian kedua, George Saa: Orang Papua Didiskriminasi Dimana-mana, bagian ketiga, George Saa: Masalah Masa Lalu Papua harus Diselesaikan, dan Kelima, Orang Papua Harus Ikut Membangun RI.
 

Satuharapan.com: Ada berbagai rekomendasi untuk menyelenggarakan dialog Jakarta dan Papua. Bagaimana pendapat George?

Septinus George Saa: Dialog yang diusul pemerintah sekarang ini dialog sektoral dimana saya berpendepat dialog ini pun tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua. Saya pernah bilang ke dalam beberapa forum, salah satunya group WAG The Spirit of Papua juga dalam beberapa diskusi terbuka saya bahwa yang namanya dialog ini mending tidak usah. Bukan kasih selesai isu tetapi bikin rumit persoalan karena hal ini dapat mengancam keutuhan NKRI. Maksud saya, Indonesia ini ada bukan hanya untuk Papua saja, Indonesia ini lahir ini tanpa Papua saat sumpah pemuda dulu, lalu Papua (lewat dialog/perundingan) akan sangat di spesialkan dan bila ada dialog ini, bisa saja diartikan Papua bisa mendikte Jakarta, kementerian, pemerintah, untuk ikut maunya orang Papua. Orang Papua dikhususkan! Ini buat persoalan makin rumit. Memang benar kita di Papua terlambat dibangun puluhan tahun. Memang benar orang Papua harus didahulukan. Setuju. Namun, apabila orang yang berdialog dengan Jakarta ini bukan representatif orang Papua, baik buruknya rekomendasi dari hasil dialog yang mau dilakukan ini akan mengalami penolakan dari grassroot masyarakat Papua. Alasannya: semua elemen dan perwakilan orang Papua tidak ikut atau diikutkan dalam berdialog terlebih khusus perwakilan pro-referendum di luar negeri dan di dalam Indonesia. Saya ingin sampaikan, mereka ini ada dan adalah orang Papua dan bagian dari orang Papua dan kita tidak boleh tutup mata karena perjuangan mereka ini sudah mendapatkan dukungan full dari berbagai elemen akar-rumput orang Papua.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya yakni banyak elit-elit pusat dan daerah yang sudah berbisnis, sudah biasa dengan keadaan sekarang, dimana mereka men-generate wealth mereka dari Papua lewat sistem yang sudah ada dan sudah estabilished. Bila perubahan drastis kita propose, yang terjadi adalah akan ada yang dirugikan, akan ada elit-elit institusi negara ini yang akan dirugikan, dan kepentingan bisnis mereka akan terganggu dan tidak dipungkiri mereka dapat menggerakan suatu konflik horizontal baru di Papua, antar sesama orang Papua maupun orang Papua dengan suku-suku non Papua.

Di Papua kita fair saja. Hampir semua instansi vertikal negara (sektor penegakan hukum, pajak ataupun yang lainnya) ini mereka sedang berbisnis manis di Papua dan targetnya itu orang Papua, uang Otsus, uang APBN dan dengan cara apapun mereka akan memperkaya diri. Usulan perubahan yang drastis lewat dialog sektoral bila di dorong dan berhasil, tentunya akan menggulingkan tatanan kekuasan yang ada ini. Jadi jika kita mau dialog, sistem diubahpun, tetapi kalau manusia yang sama mentalitasnya mau menjalankan sistem baru yang bertentangan dengan self-interest mereka, ini akan jadi perubahan apa yang kita harapkan? Sistem di Indonesia, di Papua ini sudah mapan, hanya manusia-manusianya ini yang perlu dicuci mentalitasnya. Terlalu banyak orang yang punya kepentingan di Papua sehingga Jakarta pun susah mengatur Papua juga orang Papuapun walau adalah pemimpin, tidak punya ‘gigi’ untuk melakukan perubahan.

Jadi apa jalan tengahnya?

Saya tidak tahu jalan tengahnya ataupun memberikan solusi jalan tengahnya.

Kelihatannya George ingin mengatakan bahwa manusia Papua harus disiapkan untuk mengisis sistem ini. Tentu manusia-manusia baru yang lebih berpendidikan?

Banyak manusia yang berpendidikan tetapi yang punya hati untuk membangun Papua itu nil. Punya pendidikan saja tidak cukup. Orang ini harus mengerti tatanan budaya orang Papua, orang yang tahu budaya, dibesarkan oleh budaya yang kuat, yang mengerti norma adat Papua, yang mau belajar tentang norma adat suku-suku lain di Papua, sehingga mereka ketika dia pimpin atau dipercayakan pimpin, dia akan didengar dan dia bisa menjadi figur yang bijak membangun Papua.

Yang sekolah tinggi-tinggi dan pintar-pintar setengah ini yang sekarang ada pimpin bangun Papua, pimpin setengah-setengah, hebat jago politik praktis tetapi jalan muka dua, sudah begitu tidak mau mengaku muka dua.

Muka dua itu jalan mengatasnamakan Papua baru ambil keuntungan, uang negara, kekuasaan dan lain sebagainya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Pemimpin yang sekarang ini jalan-jalan kemanapun malah balik takut orang Papua, takut ketemu orang Papua. Orang-orang ini yang ada bikin “kabur air”di Papua, mereka yang hadir bukan kasih solusi malah jadi masalah. Makanya di generasi ini, kita mau dorong solusi apapun kelihatannya pola pikir individu maupun kolektif masih terbendung pola pikir yang sama, itu saja, dan tidak bisa terima atau adopsi pemikiran baru. Baik orang Papua, maupun orang/pemimpin Indonesia, yang kadang merasa lebih paham dengan masalah di Papua ini tentunya keliru....sampai-sampai saya sempat kaget kemarin, pernyataan Pak Moeldoko, katanya kirim TNI ajar orang Papua bercocok tanam, yang permanen karena orang Papua belum bisakah begitu, mereka hanya bisa jadi peramu nomaden. Saya hampir tidak percaya hal ini dan saya baca judul saja tidak baca isi. Sikap seperti ini ditambah pemimpin orang Papua yang ada ini, yang sifat acuh tak acuh inilah yang tidak akan membawa perubahan fundamenal di Papua.

Yang membuat heran, banyak masalah di Papua kita tahu justru dari media asing. Sementara media lokal tidak banyak memberitakannya. Apakah karena masalah-masalah berat itu sudah dianggap biasa?

Media lokal itu tidak mengangkat karena ini akan mencoreng muka pejabat. Mencoreng nama baik pejabat. Dan yang memberitakan ini tidak akan dapat 'uang kaget' dari pejabat-pejabat. Jadi ada karantina peliputan berita untuk topik-topik demikian. Juga kadang peliputan ke daerah HARUS didukung oleh daerah dan juga dibiayai kantor beritanya. Soalnya pergi liput di daerah-daerah ini makan biaya, makan waktu, perlu dukungan, karena ada kabupaten tertentu memang tidak ada penginapan.

Salah satu saran yang banyak dikemukakan selama ini adalah membuka akses jurnalis ke Papua. Bagaimana menurut George?

Jurnalis yang mana dulu. Jurnalis di Papua ini sudah banyak. Harusnya akademisi, peneliti antropologi, peneliti ilmu politik, International NGO dibuka di Papua lagi, yang sudah gulung tikar karena ditendang dari Papua. Kantor Dewan HAM PBB di Papua seharusnya dibuka. Jurnalis saja tidak cukup. Saya pikir harus dibuka akses untuk NGO internasional yang kontribusinya jelas, seperti Oxfam dll. Juga salah satu solusi yang saya rasa paling urgen adalah mendorong pemerintah RI berunding atau berdialog dengan semua kelompok-kelompok yang menjadi representasi rakyat Papua termasuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Berunding dengan ULMWP? Jakarta masih keras tampaknya. Tetapi kalau George yang menyuarakan, mungkin mereka akan dengar.

Ahahaha, saya tidak ikut politik praktis. Ini pendapat saya saja, dimana tidak akan terjadi menurut saya, sampai Otsus selesaipun.

Editor : Eben E. Siadari