PBB: Irak Perlu Mengatasi Politik Sektarian

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Irak hanya akan maju jika didasarkan pada prinsip demokrasi, supremasi hukum, menghargai keberagaman dan inklusivitas. Dan hal itu perlu dengan mengatasi politik sektarian.

Hal itu merupakan kesadaran baru yang terngah tumbuh di masyarakat Irak, seperti diungkapkan Wakil Khusus Sekjen PBB untuk Irak, Nickolay Mladenov, dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan BB di New York, hari Selasa (17/2).

"Saya seorang paranoid optimistis," kata Mladenov,  terkait upaya politik masyarakat Irak dan pemimpin agama untuk menyelamatkan negara mereka dari teror. "Hari ini, lebih dari sebelumnya, ada pemahaman yang berkembang bahwa negara itu hanya bisa maju didasarkan pada prinsip demokrasi, supremasi hukum, menghargai keberagaman dan inklusivitas."

Meskipun pemerintah persatuan nasional Irak menghadap banyak masalah lama dari rakyat Irak, Mladenov mengatakan bahwa dia tetap "paranoid."

"Begitu banyak hal yang bisa saja salah," kata dia memperingatkan. "ISIL (Islamic State of Iraq and Levant, sebutan lain ISIS) masih menguasai sebagian besar provinsi barat Irak, upaya yang masih rapuh untuk persatuan dan rekonsiliasi harus dipelihara dengan hati-hati jika mereka berbuah, sementara perekonomian telah terpukul oleh penurunan harga (minyak)  dan melonjaknya biaya keamanan. "

Dia menunjuk perlunya langkah penting di Irak untuk reformasi politik dan kelembagaan, rekonstruksi ekonomi dan sosial, serta rekonsiliasi nasional, yang melibatkan negara-negara di kawasan itu.

"Tujuan yang paling mendesak Irak tetap untuk mengambil kembali wilayah yang diambil oleh ISIL," kata dia. "Pihak berwenang telah berjanji untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemimpin lokal dan pejuang militer suku untuk membantu perjuangan mereka melawan ISIL," kata dia.

Politik Sektarian

Ke depan akan membutuhkan perluasan proses di bidang politik. "ISIL berkembang ketika Irak lemah," katanya. "Irak lemah ketika (masyarakat) terbelah oleh politik sektarian, ketika patronase politik di atas kesetiaan nasional."

Dia menarik perhatian ketika menyelenggarakan pertemuan meja bundar baru-baru ini oleh Misi PBB (UNAMI) di Baghdad, Karbala dan Basra. Pertemuan bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan keagamaan, serta perbaikan dari perpecahan dalam masyarakat Irak. Dia juga mencatat peningkatan hubungan antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Daerah Kurdistan.

Namun Mladenov mengatakan ada banyak risiko, meskipun ada langkah-langkah positif yang diambil. Dia menunjuk korban akibat konlik bersenjata dan tindak terorisme masih tinggi, lebih dari 12.000 warga sipil meninggalpada 2014 dan sekitar 23.000 orang luka-luka.

"Serangan teroris terjadi hampir setiap hari  dan sengaja menargetkan semua rakyat Irak, terutama masyarakat Syiah, serta etnis dan agama minoritas di seluruh negeri," katanya. Dia menyebutkan pelanggaran ISIL sebagai  hal yang "mengerikan" dan menekankan adanya "ancaman serius "mereka terhadap persatuan Irak. Dia menyebutkan meningkatnya laporan serangan balas dendam, dan dikaitkan dengan tindakan militer baru-baru ini yang diklaim milisi bahwa mereka telah membunuh warga sipil tak bersenjata.

Irak juga menghadapi masalah ekonomi dan kemanusiaan. SEkitar 5,2 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, di antaranya 2,25 juta mengungsi dan 235.000 pengungsi dari Suriah. Penduduk wilayah Kurdistan meningkat  30 persen karena masuknya pengungsi.

"Izinkan saya memperdengarkan lonceng peringatan," katanya. "Enam puluh persen dari operasi kemanusiaan di Irak akan ditutup atau dibatasi, kecuali diterima dana dalam beberapa minggu ke depan. Saluran makanan akan pecah pada pertengahan Mei, kecuali dana diterima sebelum Maret. Penyaluran obat-obatan esensial akan pecah pada akhir Maret," kata dia.

Tim kemanusiaan negara PBB telah menyusun daftar prioritas yang perlu segera dilakukan, dan dia menyerukan perlunya dana sekitar US$ 150 juta untuk mendukung pengungsi di negara itu.