Penutupan Gang Dolly Mendapat Dukungan dari Berbagai Pihak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rencana penutupan kawasan prostitusi Gang Dolly pada Rabu (18/6).  Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) adalah beberapa di antaranya.

KAMMI mendukung penutupan lokalisasi Gang Dolly di Surabaya yang akan dilakukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada Rabu ini.

"KAMMI mendukung penuh penutupan lokalisasi Gang Dolly untuk memberantas prostitusi di Surabaya," kata Ketua Umum KAMMI Andriyana dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Andriyana menambahkan, KAMMI mengecam pihak-pihak yang menolak penutupan lokalisasi Gang Dolly Surabaya.

Ia berpendapat, penolakan penutupan lokalisasi Gang Dolly atas nama apa pun adalah pengingkaran terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta kaidah agama.

"Niat baik Pemkot Surabaya harus diapresisasi karena ini adalah solusi terbaik untuk memberikan kehidupan dan penghidupan baru yang sehat dan bermartabat bagi masyarakat Dolly sekitarnya," ujar Andriyana.

Sementara itu, Ketua KAMMI Daerah Surabaya Agung Setiawan menuturkan bahwa KAMMI di Surabaya bersama Gabungan Umat Islam Bersatu (GBUI) mendukung dan mengawal Penutupan Gang Dolly hingga tuntas.

Hari ini, ujar dia, sebanyak 2.000 orang dari 60 Ormas Islam Se-Surabaya menggelar Aksi di Grahadi untuk memberikan dukungan penutupan lokalisasi Gang Dolly.

Selain mendukung dalam gerakan Aksi, Agung menambahkan, KAMMI Daerah Surabaya juga melakukan program pemberdayaan ekonomi dan sosial warga.

Sejak 2008, KAMMI melalui Lembaga Lentera Harapan telah melakukan pendampingan dan pembinaan anak-anak PSK dan mucikari di Gang Dolly.

"KAMMI meyakini dengan dukungan penuh Kementerian Sosial, Pemerintah Surabaya dan segenap masyarakat Surabaya, penutupan Gang Dolly akan menjadi contoh bagi dunia internasional bagaimana memberantas prostitusi dengan tetap memulihkan mereka sebagai manusia yang bermartabat," kata dia.

Muhammadiyah: Wali Kota Jangan Gentar Tutup Dolly

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memberi dukungan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini agar tidak gentar menutup Lokalisasi Dolly yang rencananya dilakukan Rabu (18/6).

"Bu Risma jangan gentar dan jangan mundur meski masih ada pihak tidak setuju," ujar salah satu Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia mengaku mendengar ada sejumlah pihak yang tidak setuju dilakukan penutupan, namun jumlahnya sedikit dan mayoritas warga justru mengharapkan penutupan segera terealisasi.

Tidak itu saja, ujarnya, Muhammadiyah juga akan mengawal penutupan melalui bentuk kerja sama dengan Aisyiyah dan organisasi otonomnya maupun amal usaha lain, khususnya kegiatan pasca-penutupan.

"Ini sebagai bentuk dukungan konkret kepada Pemkot Surabaya dan membantu eks penghuni nantinya," kata Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut.

Ketua Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga tidak sependapat bahwa penutupan lokalisasi melanggar hak asasi manusia (HAM), apalagi pemkot telah memberikan solusi dengan memberi pesangon dan keterampilan bekerja.

Sebelumnya, Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, bagi warga sekitar Dolly yang selama ini mendapat penghasilan dari berbagai kegiatan di kawasan tersebut akan diberdayakan oleh Pemkot Surabaya, termasuk mengalihfungsikan Dolly menjadi lokasi usaha ekonomi produktif.

Sedangkan para mucikari yang ada di Dolly akan dibantu lapangan pekerjaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Nantinya, Pemkot Surabaya akan mengalihfungsikan eks lahan lokalisasi sebagai fasilitas umum, sarana perdagangan, olahraga dengan membangun gedung berlantai enam.

Lantai dasar bakal difungsikan sebagai sentra PKL, lantai dua usaha makanan kering, lantai tiga dan empat khusus perpustakaan dan komputer, lantai lima taman bermain anak-anak dan balai RW di lantai enam. Gedung itu juga akan dilengkapi lift, dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 9 miliar.

Khofifah: Penutupan Dolly Bisa Tiru Kramat Tunggak

Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penutupan Lokalisasi Dolly Surabaya perlu meniru cara penutupan Lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta, terutama solusi yang terprogram untuk penghuninya.

"Saya setuju ditutup, tapi harus ada program life skill dan itu tidak bisa sekarang, tapi mestinya kemarin-kemarin," katanya di sela-sela pengajian peringatan hari lahir ke-68 Muslimat NU di Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Selasa.

Selain keterampilan, kata mantan anggota Komisi VI DPR RI (1992) itu, pemerintah juga harus memperhatikan para penghuni yang mempunyai niatan tulus ingin keluar dari praktik prostitusi dengan memberikan jaminan kehidupan.

"Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang menangani bidang sosial, kami mempunyai komunikasi yang cukup baik dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso serta Biro Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta tentang rencana penutupan Lokalisasi Kramat Tunggak hingga akhirnya ditutup secara resmi pada Desember 1999," katanya.

Jalan keluar yang disiapkan saat itu ada dua cara yakni di depan lokalisasi itu ada ruangan yang dimanfaatkan sebagai balai latihan kerja. Para penghuni dilatih keterampilan dengan program menjahit, membuat bordir, kue, serta salon.

"Saat itu saya datang, bertemu dengan germo dan meminta agar jam 08.00-10.00 WIB, penghuni diberikan kesempatan mengambil program, menjahit, bordir, buat kue, serta salon," katanya.

Saat itu, program itu sudah diujicobakan. Walaupun tidak sukses sampai 50 persen, program itu bisa berjalan. Mereka yang ingin keluar dari lokalisasi diberi keterampilan serta diberikan uang saku.

"Tapi, program keterampilan itu tidak bisa serta merta diberikan saat ini juga, karena prosesnya sudah harus sejak lama diberikan. Jadi, penutupan lokalisasi itu pasti ada yang pro dan kontra, karena itu harus dicarikan jalan keluar," katanya.

Cara lain, pemerintah tidak harus lepas tangan dengan hanya memberikan keterampilan, namun para penghuni yang mempunyai niatan tulus ingin keluar dari praktik prostitusi juga harus diberi jaminan kehidupan.

"Misalnya dengan mengumpulkan para pengusaha dan bisa menitipkan para penghuni untuk bekerja di tempat itu, sehingga mereka juga bisa mendapatkan pendapatan. Jadi, komunikasi dengan pengusaha. Satu perusahaan bisa menerima 5-9 orang (mantan penghuni lokalisasi)," katanya.

Ia meyakini cara itu bisa dilakukan di Surabaya, karena industri di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan, juga banyak. Dengan metode ini mereka aman karena mendapatkan `income`, seperti pekerja di tempat lain.

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Gus Dur ini menilai pengalaman penutupan lokalisasi di Jakarta itu tidak jauh berbeda dengan rencana Pemkot Surabaya yang akan menutup lokalisasi Dolly.

"Saya yakin cara untuk Kramat Tunggak itu bisa diterapkan untuk Dolly," katanya tentang rencana penutupan Lokalisasi Dolly yang akan direalisasikan pada Rabu (18/6) atau maju sehari dibandingkan dengan sebelumnya, Kamis (19/6).

Eks PSK Dolly Dapat Bantuan Rp 5.050.000

Kementerian Sosial memberikan bantuan untuk eks Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi Dolly di kota Surabaya masing-masing sebesar Rp 5.050.000.

"Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tabungan, dan akan diberikan saat mereka pulang ke kampung halaman masing-masing," kata Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos Sonny Manalu yang dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Sonny yang saat ini berada di Surabaya mengatakan, penutupan lokalisasi Dolly akan dilakukan Rabu (18/6) malam dihadiri Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

"Kita baru rapat dengan Pemkot Surabaya membahas penutupan Dolly dan semuanya sudah siap," ungkap Sonny.

Dia mengatakan, seremonial penutupan Dolly akan dihadiri sekitar 3.000 orang, termasuk tokoh masyarakat setempat di Islamic Center dan akan dibuat deklarasi.

Pada acara tersebut akan diberikan bantuan secara seremonial oleh Mensos kepada eks PSK. Sebanyak 1.449 eks PSK akan dipulangkan ke daerah asalnya seiring dengan penutupan Dolly.

Bantuan yang diberikan berupa dana Usaha Ekonomi Kreatif (UEP) sebesar Rp 3 juta, Rp 1,8 juta untuk jadup dengan perincian Rp 20.000 per hari selama 90 hari dan Rp 250 ribu untuk transportasi mereka pulang ke kampungnya.

"Mereka membuat pernyataan tertulis tidak akan kembali lagi. Kalau nanti kembali lagi akan ditindak," tambah dia.

Sedangkan bagi warga sekitar Dolly yang selama in mendapatkan penghasilan dari berbagai kegiatan di kawasan tersebut akan diberdayakan oleh Pemkot Surabaya, termasuk menjadikan Dolly menjadi lokasi usaha ekonomi produktif.

Sementara mucikari dan germo yang ada di Dolly akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (Ant)