Tentara Sudan Perkosa Ratusan Wanita dan Anak-anak

Militer Sudan. (Foto: AFP)

SUDAN, SATUHARAPAN.COM – Tentara memerkosa lebih dari 200 wanita dan anak-anak saat kekerasan di wilayah itu meningkat lagi.

Karena wartawan, pekerja kemanusiaan, dan pejabat PBB sudah diusir dari tempat itu, peristiwa mengerikan itu tidak ada yang mengetahui. Kejadian di Darfur itu terlewat di mata publik, karena sudah tidak setingkat genosida pada 2003 yang menewaskan sedikitnya 300.000 orang.

Pada Rabu (11/2) laporan mengejutkan muncul lagi Sudan. Menurut investigasi yang dirilis Human Rights Watch (HRW), militer Sudan memerkosa setidaknya 221 perempuan dan anak-anak perempuan di Darfur selama 36 jam pada akhir Oktober lalu.

Teror yang ditimbulkan oleh tentara Sudan hanyalah kekerasan terbaru dalam hampir 12 tahun konflik yang telah berubah menjadi wilayah dengan pelanggaran hak asasi manusia yang diliputi rahasia.

“Darfur selama tahun lalu telah menjadi tempat dengan tingkat tertinggi kekerasan dan perpindahan sejak awal genosida dekade lalu,” kata Daniel Sullivan, direktur kebijakan bagi United to End Genocide, kelompok yang tumbuh dari perang Darfur pertama. Dan, walaupun kekerasan seksual telah menjadi kejadian ‘umum’ tragis dalam perang ini, katanya, pemerkosaan massal skala ini akhir-akhir ini tidak terjadi atau tidak dilaporkan. “Saya belum melihat laporan pada tingkat ini sejak tingginya genosida,” kata Sullivan.

Untuk laporannya, HRW mewawancarai dua tentara pembelot, yang menyatakan bahwa para perwira memerintahkan pemerkosaan. Dalam laporan tersebut, seorang wanita yang diperkosa bersama tiga putrinya menjelaskan kedatangan tentara. “Kami akan menunjukkan kepada Anda neraka sejati,” kata mereka.

Segera setelah itu, misi penjaga perdamaian PBB (UNAMID) dilarang mengakses Kota Tabit. Dua minggu kemudian, pasukan penjaga perdamaian diizinkan masuk, tapi, menurut seorang pejabat senior PBB yang berbicara kepada The Daily Beast, ada kehadiran angkatan bersenjata berat Sudan dan mereka tidak dapat melakukan investigasi. Penduduk desa juga mengatakan kepada sumber HRW bahwa mereka diintimidasi agar tidak berbicara tentang serangan itu dan diancam dengan penjara atau mati oleh pejabat pemerintah jika mereka lakukan.

“Seperti yang Anda tahu, meskipun banyak permintaan, pihak berwenang tidak mengizinkan kita untuk mengakses daerah dan untuk melakukan penyelidikan independen. Akibatnya, PBB belum dapat memverifikasi tuduhan pemerkosaan ini,” kata pejabat senior. “Keseriusan tuduhan yang terkandung dalam laporan HRW membuat penyelidikan lanjut lebih mendesak. Kami tegaskan bahwa hanya penyelidikan penuh oleh UNAMID yang akan membantu menjelaskan atas tuduhan ini dan kami mendesak Pemerintah Sudan untuk memberikan akses kepada UNAMID.”

Sulitnya mendapatkan data yang kredibel dari negara ini, mengerikan. Di Sudan, terutama di Darfur, akses hampir sepenuhnya terputus. Wartawan, pekerja kemanusiaan, dan pengamat internasional tidak ada lagi setelah bertahun-tahun diusir dari negara itu atau visa ditolak.

Bahkan HRW, yang dikenal karena menyelundupkan penyidik ke Suriah dan hot spot lainnya, tidak dapat melakukannya di Darfur untuk mengkompilasi laporannya. Sebaliknya, HRW mengumpulkan kesaksian dan bukti melalui telepon dan perantara. Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières/MSF/Dokter Tanpa Batas) sebagai salah satu kelompok kerja kemanusiaan yang bekerja tanpa takut, baru-baru ini menghentikan semua operasi di negara itu setelah rumah sakit yang mereka jalankan dua kali dibom oleh pasukan pemerintah. “Jika MSF menarik keluar, Anda tahu itu buruk,” kata Sullivan.

Setengah juta orang mengungsi akibat pertempuran tahun lalu. Dan, pada 2015 sudah ada 100.000 orang yang telah meninggalkan rumah mereka. Menurut Sullivan, situasi di Darfur sudah pada tingkat itu pada awal genosida tahun 2003.

Perang saudara yang sudah lama berjalan seharusnya sudah berakhir pada 2011 ketika Sudan dibagi menjadi dua. Namun Sudan Selatan, negara terbaru di dunia, telah mengalami bencana perang saudara sejak akhir 2013. Kelompok-kelompok di Sudan Selatan sudah tujuh kali melanggar perjanjian gencatan senjata. Dan, baru-baru ini angkatan bersenjata yang setia dengan presiden Sudan Selatan melaksanakan kampanye “bulan pemerkosaan”, menurut pernyataan pekan lalu dari Sekretaris Jenderal PBB untuk Hak Asasi Manusia. Lebih dari 100.000 warga sipil di Sudan Selatan di markas PBB di Sudan Selatan, tidak dapat meninggalkan daerah itu di bawah ancaman kematian.

Pejabat PBB Korup

Kekerasan menggelegak di selatan telah mengalihkan perhatian dari kediktatoran brutal Presiden Sudan Omar al-Bashir di Sudan. Pemerintahannya juga punya kelompok paramiliter yang disebut Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF), yang sering menyerang desa-desa. Pekerjaan resmi RSF adalah untuk memerangi kelompok pemberontak, tetapi telah dikenal untuk membunuh puluhan warga sipil pada suatu waktu, bahkan ketika pemberontak menyerah.

Diduga, dalam laporannya, misi penjaga perdamaian PBB mungkin telah mengecilkan keterlibatan pemerintah dalam kekejaman. Pada April, mantan juru bicara misi membocorkan laporan internal yang menunjukkan para pejabat misi PBB adalah pengamat pasif kekerasan dan enggan untuk menuduh Pemerintah Sudan untuk kejahatan termasuk kampanye pengeboman terhadap warga sipil dan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Lebih dari 60 penjaga perdamaian PBB tewas di Sudan sejak 2008.

Pada Desember, PBB bertemu dengan Pemerintah Sudan untuk membahas permintaan Bashir bahwa badan dunia menarik pasukan penjaga perdamaian sepenuhnya. Kepala penjaga perdamaian PBB mengatakan akan menyiapkan laporan yang mencakup strategi keluar, meskipun belum ditentukan batas waktunya. Meninggalkan negara kacau tanpa penjaga perdamaian sama sekali akan menjadi “bencana,” kata Sullivan. “Mereka adalah sedikit dari pertahanan terakhir untuk masyarakat sipil yang ada di sana.”

Mahkamah Pidana Internasional membuka penyelidikan kejahatan di Darfur pada 2005 dan Bashir serta tiga pemimpin lain seharusnya diajukan ke pengadilan untuk diadili. Dengan sedikit kemungkinan akan ada surat perintah penangkapan, Bashir berniat mencalonkan diri lagi menjadi presiden pada April ini. Pengeboman baru-baru ini dan serangan terhadap perempuan dan anak perempuan Darfur pada Oktober lalu mungkin merupakan tanda dari ancaman pra-pemilu. Namun, tidak ada keraguan lagi penguasa lalim ini akan mempertahankan kantornya.

Tanpa orang yang memantau kekerasan di wilayah brutal ini, tidak ada yang mengkritik ketika Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti menghadiri National Prayer Breakfast di Washington, DC, pekan lalu. Bahkan lebih luar biasa, Karti, perwakilan dari sebuah bangsa yang dianggap oleh AS sebagai sponsor terorisme, berbicara pada pembukaan Majelis Umum PBB pada September lalu, meskipun dituduh mencoba mengusir pejabat senior PBB dari negaranya.

Luka genosida tak kunjung sembuh di Sudan, dan itu mudah terbuka kembali. “Meskipun Darfur dikenal dengan genosidanya, itu sudah keluar dari berita utama untuk waktu yang lama,” kata Sullivan. “Dan sayangnya, untuk sementara waktu, dunia gagal melindungi Darfur.” (dailybeast.com)

Baca juga: