Wagub DKI Berkomitmen Merawat Situs Peristiwa Mei 98

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan komitmen untuk memasukkan situs-situs bersejarah terutama dari peristiwa Mei 98, akan dipugar dan dirawat Pemprov DKI bersama dengan keluarga korban, berdasarkan informasi dari Yuniati Chuzaifah selaku Ketua Komnas Perempuan, dia katakan usai acara Dengar Kesaksian di Perpustakaan Nasional RI, Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11).

Acara ini diselenggarakan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), sebuah aliansi masyarakat sipil di Indonesia yang mengadvokasi berbagai pelanggaran HAM (hak asasi manusia) di masa lalu. KKPK berusaha menjawab pertanyaan para korban kekerasan dengan menyelenggarakan acara yang mengusung tema “Bicara Kebenaran, Memutus Lingkar Kekerasan” ini.

Situs-situs bersejarah dari peristiwa Mei 98 yang dimaksud tersebut, misalnya Monumen Jarum Mei 98 di Klender, dan juga makam korban Mei 98 di Pondok Rangon. Nantinya, situs-situs tersebut akan didokumentasikan oleh Pemprov DKI sebagai situs sejarah nasional. Hal ini dilakukan sejak Mei 2013 saat kerjasama Komnas Perempuan dengan Pemprov DKI dalam acara peringatan peristiwa Mei 98 di Balai Kota.

Implementasi setelah acara peringatan di Balai Kota tersebut, yakni sudah ada dua kali pertemuan antara pihak Pemprov DKI dengan keluarga korban, dan sudah dilakukan peninjauan ke lokasi, misalnya status tanah, dan segala macam keperluan lainnya. Kemudian yang mem-follow up rencana tersebut adalah komunitas keluarga korban, Komnas Perempuan, serta tim yang ditunjuk oleh Wagub DKI.   

Ketika dikonfirmasi mengapa harus pemerintah daerah, dan bukanlah pemerintah pusat yang melaksanakannya, Yuniati menjelaskan bahwa pemerintah pusat menurut dia lebih lambat responnya, karena terlalu banyak pertimbangan politis dibanding pemerintah daerah. Sementara korban sudah mulai banyak bermunculan dan memberi kesaksian, pemerintah pusat masih tak bergeming.

Yuniati juga menambahkan bahwa pemerintah di daerah saat ini sudah mulai terlihat lebih responsif terhadap masalah pelanggaran HAM, misalnya di Solo. Wakil Wali Kota Solo telah berkomitmen untuk mengkaji, mensosialisasikan, dan mengakui berbagai situs penting serta berkomitmen supaya kejadian ini tidak boleh terulang lagi.

Kalau di Solo, memang kebetulan karena Wakil Wali Kota Solo ini merupakan salah satu korban peristiwa Mei 98. “Beliau memang bukan korban perempuan, tapi adalah pengusaha yang dibakar, dihabiskan usahanya dalam peristiwa tersebut meskipun beliau adalah orang lokal,” tukasnya. Oleh karena itu peristiwa Mei 98 bisa terjadi pada siapapun korbannya dan dari etnis manapun.

Meskipun sampai hari ini belum dilakukan pemugaran, namun Yuniati tetap berharap Pemprov DKI akan terus menjalankan komitmen tersebut, dan dirinya menghimbau kepada media untuk membantu mengingatkan pemerintah akan komitmen ini.

Editor : Bayu Probo