1.500 Ustadz Deklarasi Dukung Penguatan Islam Moderat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM -Menguatnya politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta memunculkan kegaduhan dan ketegangan berkepanjangan di tengah masyarakat. Ketegangan itu tidak lantas berhenti saat pilkada usai, tapi masih berlangsung hingga sekarang. Misalnya dengan beredarnya fitnah atau hoax serta menjamurnya ujaran kebencian atas nama agama yang berlangsung massif di media sosial.

Situasi ini menjadi embrio munculnya aksi kekerasan, konflik dan aksi intoleransi atas nama agama seperti ditunjukkan oleh gejala persekusi yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan. Cita-cita bangsa dalam membangun persatuan, kebhinnekaan, perdamaian dan tegaknya NKRI sedang diuji dan terancam.
 
Di tengah situasi itu, dalam rangka berkontribusi aktif membangun persatuan dan perdamaian dalam bingkai kebhinnekaan, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta  menyelenggarakan sebuah program “Pesantren for Peace (PFP): Mendukung Peran Pesantren untuk Mempromosikan HAM dan Resolusi Konflik secara Damai”. Program yang didukung oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Jerman dan Uni Eropa ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting pesantren dalam mendorong moderasi Islam di Indonesia demi tegaknya perlindungan Hak Asasi Manusia, nilai-nilai demokrasi, toleransi dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai.

Siaran pers yang ditandatangani Idris Hemay, M.Si, Koordinator Program Pesantren for Peace (PfP), menjelaskan, sejak Januari 2015 PFP telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti kajian, pelatihan, penerbitan, dialog dengan kelompok minoritas, promosi HAM di pesantren, serta pengembangan kapasitas melalui skema dana hibah. Kegiatan-kegiatan tersebut berhasil membentuk jaringan 1.500 Ustadz/Ustadzah dan kyai muda dari 750 Pondok Pesantren se-Jawa yang berkomitmen memelihara kehidupan bangsa yang majemuk, membangun perdamaian dan menjaga NKRI.

Dalam rangka memperkuat jaringan pesantren di atas, perwakilan 30 orang pimpinan/pengasuh pondok pesantren yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jakarta akan bersama-sama membentuk “Aliansi Pesantren se-Jawa untuk Penguatan Islam Moderat”. Aliansi ini bertujuan untuk mendorong peran dan sinergisitas antar pesantren dalam menyuarakan Islam rahmatan lil ‘alamin, mempromosikan perdamaian, toleransi, perlindungan HAM, serta penyelesaian konflik secara damai di lingkungan pesantren dan masyarakat umum.

Deklarasi akan dibacakan oleh 30 kyai muda di hadapan ketua MPR RI saat melakukan kunjungan dan dialog dengan Ketua MPR RI di Gedung MPR/DPR RI pada hari Kamis, 8 Juni 2017 jam 12.30-14.00 WIB. Deklarasi ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen pesantren sebagai kekuatan civil society kepada negara untuk terus memelihara dan memperkuat tegaknya nilai-nilai Pancasila, pelaksanaan UUD Thn 1945, serta terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
Pembentukan Aliansi Pesantren ini dikemas dengan rangkaian kegiatan workshop yang mengombinasikan dua pendekatan, yaitu sesi materi dan sesi kunjungan ke Kementerian Agama RI dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Sesi materi terdiri dari dua tema, antara lain: “Urgensi Berjejaring antar Pesantren dalam Mempromosikan Perdamaian, Toleransi, HAM dan Penyelesaian Konflik secara Damai”, oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, CBE (Guru Besar UIN Syahid Jakarta) dan “Peran Strategis Pesantren dalam Mempromosikan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin” oleh Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah) dan KH. Masdar F. Mas’udi, MA (Rais Syuriah PBNU).

Editor : Eben E. Siadari