20.000 Perawat Hongaria Protes UU Baru

BUDAPEST, SATUHARAPAN.COM-Lebih dari 20.000 perawat di Hongaria menandatangani petisi yang menentang undang-undang yang disahkan oleh parlemen bulan ini yang mengizinkan petugas kesehatan umum dipindahkan ke rumah sakit lain hingga dua tahun.

Hongaria, seperti negara-negara Eropa timur lainnya, bergulat dengan kekurangan pekerja medis selama pandemi virus corona, tepat ketika infeksi baru meningkat. Banyak perawat dan dokter telah meninggalkan Hongaria untuk bekerja di luar negeri demi gaji yang lebih tinggi.

Undang-undang memaksa profesional perawatan kesehatan untuk memilih antara bekerja di sektor kesehatan yang dikelola negara atau swasta. Mereka yang berada dalam sistem publik sekarang dapat dipindahkan ke institusi lain hingga dua tahun, dibandingkan dengan maksimum 44 hari pada aturan sebelumnya.

Gergely Gulyas, kepala staf Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, mengatakan UU itu diperlukan untuk mengatasi pandemi dan keadaan darurat perawatan kesehatan, dan tidak akan digunakan secara teratur "di masa damai".

UU tersebut mengatur kenaikan gaji yang substansial bagi dokter, tetapi kenaikan tersebut tidak berlaku untuk perawat yang gajinya dinaikkan secara bertahap sejak 2019, berdasarkan keputusan sebelumnya.

Petisi itu dimulai pekan lalu oleh Chamber of Hungarian Healthcare Professionals. Dalam survei online di antara anggotanya pada bulan Oktober, lebih dari 31% responden mengatakan bahwa mereka mungkin tidak menandatangani kontrak baru berdasarkan undang-undang itu.

"Lebih dari 95% perawat adalah perempuan. Mereka memiliki keluarga, banyak dari mereka adalah ibu tunggal," kata Zoltan Balog, ketua majelis. "Perjalanan panjang akan mengganggu kehidupan keluarga mereka sehingga banyak yang bisa meninggalkan profesinya." Petisi tersebut juga menuntut kenaikan gaji perawat yang sebanding dengan kenaikan gaji dokter.

Catatan kasus harian virus corona di Hongaria, mencapai rekor 3.000 untuk pertama kalinya pada hari Minggu (25/10). Hingga Senin, negara itu telah melaporkan 61.563 kasus dan 1.472 kematian. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti