270 Ribu Keluarga Kembalikan Kartu BLSM Karena Merasa Tidak Miskin

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengapresiasi 270 ribu kepala keluarga (KK) di Indonesia yang mengembalikan kartu perlindungan sosial (KPS). Kata Menko Kesra, mereka merasa tidak miskin sehingga tidak berhak menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Selanjutnya, Agung Laksono mengatakan, pemerintah memang menggunakan data sensus nasional tahun 2011 untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima BLSM sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Dari puluhan juta KPS yang telah didistribusikan, hingga hari ini terdapat 264.416 KPS yang retur (kembali). Alasan retur di sejumlah KPS karena (penerima KPS telah) meninggal dunia, pindah alamat, menolak program, perubahan status kesejahteraan," kata Agung Laksono, seperti disampaikan situs resmi menkokesra.go.id, pada Senin (12/8) pekan lalu.

"Tetapi, ada cukup banyak masyarakat yang terdata masih miskin (saat sensus tahun 2011), kini sudah meningkat menjadi keluarga sederhana. Sehingga mereka mengembalikan KPS," kata Menko Kesra.

Menurut Menko Kesra, jumlah masyarakat yang mengembalikan KPS dapat naik seiring dengan pengumpulan kartu oleh PT Pos Indonesia. "Mungkin bisa sampai 500 ribu (yang dikembalikan)," kata dia memperkirakan.

BLSM Tahap Kedua

Mengenai dana BLSM tahap kedua, Menko Kesra Agung Laksono berjanji pada 1 November 2013 mendatang dana BLSM yang sudah dialokasikan dapat terserap 100 persen. Dengan demikian tidak ada lagi masyarakat yang belum menerima BLSM.
“Sekarang (dana BLSM) yang sudah terbayarkan mencapai 93,1 persen. Sisanya atau pembagian tahap kedua akan dilaksanakan tanggal 1 November. Jadi, tahun 2014 sudah pasti selesai pembagian BLSM,” kata Agung mengagendankan.

Menko Kesra juga mengakui, bila pembagian BLSM selama ini sudah tepat sasaran semua dengan kerja sama melalui mekanisme Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). “BLSM tidak salah sasaran, karena melalui Muspida, masyarakat yang miskin dapat teridentifikasi dengan jelas. Hanya memang (jumlah penerima) masih dibawah 50 persen,” kata dia. (setkab.go.id)

Editor : Sabar Subekti