37 WNI Kembali ke Tanah Air dalam Gelombang Pertama Evakuasi dari Suriah
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Pemerintah Republik Indonesia mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Suriah. Pada tanggal 12 Desember 2024, sejumlah 37 WNI yang terdiri dari 35 WNI dan dua staf pendamping KBRI Damascus, telah tiba dengan selamat di Tanah Air. Ketibaan terbagi ke dalam tiga penerbangan.
Sebelumnya, para WNI dievakuasi melalui jalur darat dari Damascus menuju Beirut pada tanggal 10 Desember 2024 dan selanjutnya diterbangkan menggunakan penerbangan komersial menuju Jakarta. Para WNI berasal dari beberapa daerah yaitu, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Lampung.
Pemerintah RI berencana memfasilitasi evakuasi gelombang kedua dari Suriah yang dilanda kekacauan akibat jatuhnya pemerintah rezim Bashar al Assad oleh kelompok pemberontak pekan lalu. Hingga saat ini sebanyak 97 WNI telah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses evakuasi.
Menyikapi situasi keamanan di Suriah paska jatuhnya Pemerintah Bashar al Asad, KBRI Damaskus telah menetapkan status Siaga I untuk seluruh wilayah Suriah pada 7 Desember 2024. Beberapa langkah pelindungan telah diambil pemerintah, antara lain koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemutakhiran Rencana Kontingensi termasuk rute evakuasi, pertemuan hybrid dengan para WNI di Wilayah Suriah, dan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjamin safe corridor pergerakan WNI ke perbatasan.
Kemenlu RI dan Perwakilan RI Damaskus terus melakukan pendataan bagi WNI yang ingin mengikuti proses evakuasi ke tanah air. Kemenlu juga mengimbau agar WNI tetap waspada, menghindari lokasi yang rawan maupun kerumunan massa, meminimalisasi pergerakan yang tidak perlu serta menjalin komunikasi erat dengan KBRI Damascus Bagi keluarga di Indonesia yang memiliki kerabat di Suriah dapat menghubungi hotline Direktorat Pelindungan WNI di nomor +6281290070027.
Editor : Sabar Subekti
Niger Tangguhkan Izin Operasional BBC Tiga Bulan
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM - Otoritas Niger telah menangguhkan izin operasional siaran stasiun BBC yang...