4 Anggota Dewan Mengaku Lelah Lihat Kelakuan Novanto

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari berbeda fraksi mengaku lelah melihat tingkah laku pemimpinnya, Setya Novanto. Mereka meminta Novanto segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Keempat anggota DPR itu adalah Adian Napitupulu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Taufiqulhadi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Inaz Nasrullah dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Arifin Hakim Toha dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kami lelah dengan perilaku pemimpin DPR yang selalu menjadi persoalan bagi bangsa ini. Menemui Donald Trump hingga terakhir diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia,” kata Adian dalam jumpa pers menyikapi aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said soal keterlibatan Novanto dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia kepada MKD, di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Jumat (20/11).

Menambahkan, Taufiqulhadi terus terang meminta Novanto mundur dari jabatannya. Menurut dia, Novanto sebelumnya sudah diberi kesempatan saat melakukan kesalahan bertemu dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat 2016, Donald Trump, namun kini Novanto kembali membuat kesalahan dengan diduga mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Bila Novanto tidak mau mengundurkan diri dan MKD DPR kembali hanya memberikan teguran ringan seperti saat menangani kasus pertemuan Novanto dan Donald Trump, politikus Partai NasDem itu akan mendorong pembentukan panitia khusus PT Freeport Indonesia untuk mengusut permasalahan yang sesungguhnya terjadi.

“Kami harap MKD tidak bermain-main dalam kasus ini seperti pada kasus sebelumnnya. Kami meminta Novanto mundur sebagai Ketua DPR. Kalau tidak mundur, maka kita akan merekomendasikan pembentukan panitia khusus PT Freeport Indonesia,” kata Taufiqulhadi.

Novanto Dicurigai

Sementara itu, sebagai penghuni Komisi VII DPR yang berhubungan langsung dengan masalah perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, Arifin, mempertanyakan langkah Novanto mengunjungi kawasan Pongkor, Provinsi Papua, tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pihaknya. Padahal, menurut dia, sebelum Novanto menginjakkan kaki di kawasan Pongkor, sejumlah anggota Komisi VII DPR telah lebih dahulu mengunjungi kawasan tersebut.

“Mengapa Ketua DPR mengunjungi kawasan Pongkor tanpa berdiskusi lebih dahulu dengan Komisi VII DPR? Cara-cara seperti ini sering dilakukan oleh Ketua DPR, oleh karena itu saya usul agar MKD segera meminta Novanto mundur,” kata Arifin.

Sedangkan Inaz curiga Novanto telah bekerja sama dengan salah seorang pengamat politik yang terus mendorong agar Presiden Jokowi segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. menurut dia, bila Presiden Jokowi mengeluarkan perppu, maka Novanto akan mendapatkan keuntungan.

“Saya mendengar ada pengamat yang selalu mendorong agar Presiden segera menerbitkan perppu terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia ini, padahal di DPR kami sedang membahas revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Kalau perppu berhasil diterbitkan maka pemimpin DPR ini sukses melakukan negosiasi,” ujar Inaz.

Di akhir jumpa pers, keempat anggota DPR dari berbeda fraksi itu pun menyatakan siap menggalang mosi tidak percaya kepada Setya Novanto, sebagai bentuk tekanan moral. Mereka mengaku akan menggalang mosi tidak percaya dalam bentuk tanda tangan pada hari Senin (23/11).

Editor : Bayu Probo