4 Tahun Jokowi-JK: Pengangguran Jadi 5,13%, Kemiskinan 9,8%

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengemukakan, dalam kurun waktu empat tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah mengelola ekonomi makro dengan baik dan penuh kehati-hatian.

“Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen dan terus meningkat di tengah ketidakpastian kondisi global. Tahun 2014 ekonomi tumbuh 5,02 persen, dan di Semester I/2018 ekonomi kita tumbuh cukup baik, 5,17 persen,” kata Moeldoko saat mengawali konferensi pers Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/10).

Angka pengangguran, lanjut Moeldoko, menurun dari 5,94 persen di 2014 menjadi 5,13 persen di Februari 2018, dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja. Ditambahkan Moeldoko, dalam kesempatan memimpin 5 tahun, Presiden Jokowi menjanjikan untuk lapangan kerja terserap 10 juta. Hasilnya, sampai dengan saat ini sudah terserap 8,7 juta.

“Kita berharap sampai dengan akhir pemerintahan nanti akan bisa dipastikan 10 juta terlampaui,” kata Moeldoko optimistis.

Mengenai harga-harga, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan terkendali. Tingkat inflasi turun dari 8,3 persen di 2014 menjadi 2,88 persen di September 2018. Stabilitas harga ini, jelas Moeldoko, menjaga daya beli masyarakat dan memberi ruang gerak dunia usaha.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi sejumlah menteri saat konferensi pers Pencapaian 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/10) pagi. (Foto: AGUNG/Humas/Setkab)

Adapun angka kemiskinan, menurut Moeldoko, untuk pertama kalinya berada pada level 1 digit, di 9,82 persen, turun jauh dibanding  tahun 2014 lalu, sebesar 10,96 persen.

Penurunan angka kemiskinan ini, lanjut Moeldoko, dibarengi penurunan ketimpangan pendapatan atau gini rasio dari 0,414 persen pada tahun 2014 menjadi 0,389 persen pada Maret 2018.

Aman dan Terkendali

Mengenai sektor fiskal dan moneter, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan telah dikelola dengan baik, sehingga kondisi keuangan negara dan moneter aman dan terkendali. Indikatornya, lanjut Moeldoko, defisit APBN terkontrol.

“Defisit terjaga di bawah 3 persen PDB (Product Domestic Bruto). Pada 2014 defisit minus 2,34 persen, sementara pada Agustus 2018 defisit minus 1,01 persen,” jelas Moeldoko.

Adapun defisit neraca transaksi berjalan, menurut Moeldoko, terus dijaga di bawah 3 persen PDB. Jika defisit transkasi berjalan pada 2014 tercatat sebesar 3,1 persen, pada semester I 2018 tercatat 2,6 persen.

Sedangkan cadangan devisa, menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, cukup untuk membiaya impor dan pembayaran utang luar negeri selama 6,3 bulan atau 2x lipat di atas standar internasional.

“Utang pemerintah dikelola dengan baik, dialokasikan untuk peningkatan belanja produktif,” tegas Moeldoko seraya menambahkan, rasio utang terhadap PDB dijaga di bawah 30 persen, dan di bawah amanat UU Keuangan Negara maksimum 60 persen PDB.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Kepala BEKRAF Triawan Munaf.(Setkab)

Editor : Melki Pangaribuan