50 Aktivis Pro Demokrasi Hong Kong Ditangkap

HONG KONG, SATUHARAPAN.COM-Lebih dari 50 aktivis pro demokrasi di Hong Kong ditangkap pada hari Rabu (6/1) karena melanggar undang-undang keamanan nasional kota yang kontroversial, kata media lokal melaporkan. Ini merupakan tindakan keras terbesar terhadap oposisi demokratis di bawah undang-undang baru.

Penangkapan di pusat keuangan Asia itu termasuk terhadap tokoh-tokoh demokrasi terkenal dan mantan anggota parlemen James To, Lam Cheuk Ting, dan Lester Shum, menurut halaman Facebook Partai Demokrat dan penyiar publik RTHK.

Namun pihak polisi tidak segera menanggapi permintaan komentar. Halaman Facebook Partai Demokrat mengatakan polisi menangkap para aktivis karena berpartisipasi dalam pemungutan suara yang diselenggarakan secara independen tahun lalu. Itu dilakukan untuk memilih kandidat demokratis untuk pemilihan legislatif mendatang, yang diperingatkan oleh pemerintah Hong Kong dan Beijing pada saat itu mungkin melanggar undang-undang baru.

Upaya untuk memenangkan mayoritas di parlemen kota dengan 70 kursi, yang menurut beberapa kandidat dapat digunakan untuk memblokir proposal pemerintah dan meningkatkan tekanan untuk reformasi demokrasi, dipandang sebagai "tindakan subversi, melanggar undang-undang keamanan nasional", kata partai itu.

Pemilu penuh untuk dewan legislatif di Hong Kong ditunda, dengan pemerintah beralasan wabah virus corona.

Undang-undang keamanan diberlakukan oleh Beijing di bekas koloni Inggris pada bulan Juni.

UU ini bisa menghukum apa yang secara luas didefinisikan oleh China sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi dengan pasukan asing hingga penjara seumur hidup. UU ini dikecam oleh Barat dan kelompok hak asasi manusia sebagai alat untuk menghancurkan perbedaan pendapat di kota semi otonom itu yang diperintah oleh China.

Pihak berwenang di Hong Kong dan Beijing mengatakan sangat penting untuk menutup lubang yang menganga dalam pertahanan keamanan nasional yang terekspos oleh protes anti pemerintah dan anti China yang terkadang disertai kekerasan yang mengguncang pusat keuangan global pada 2019. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti