6.000 Warga Sipil Tewas dalam Sembilan Bulan Konflik di Afghanistan

KABUL, SATUHARAPAN.COM-Sekitar 6.000 warga sipil Afghanistan tewas atau terluka dalam sembilan bulan terakhir tahun ini karena pertempuran sengit antara pasukan pemerintah dan kelompok Taliban terus berlangsung, meskipun ada upaya untuk menemukan perdamaian, kata PBB pada hari Selasa (27/10).

Dari Januari hingga September, ada 5.939 korban sipil dalam pertempuran itu,  2.117 orang tewas dan 3.822 luka-luka, kata Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) dalam sebuah laporan.

"Tingkat kekerasan yang tinggi berlanjut dengan dampak yang menghancurkan pada warga sipil, dan menempatkan Afghanistan sebagai tempat paling mematikan di dunia untuk warga sipil," kata misi itu dalam laporan triwulanan.

Korban sipil 30% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tetapi UNAMA mengatakan kekerasan tidak melambat sejak awal pembicaraan antara negosiator pemerintah dan Taliban yang dimulai di ibu kota Qatar, Doha, bulan lalu.

Pertempuran Meningkat

Taliban bertanggung jawab atas 45% korban sipil sementara pasukan pemerintah menyebabkan 23% lainnya, katanya. Pasukan internasional yang dipimpin Amerika Serikat bertanggung jawab atas 2% korban.

Sebagian besar sisanya menjadi korban dalam baku tembak, atau disebabkan oleh militan ISIS atau elemen anti pemerintah atau pro pemerintah yang "tidak ditentukan", katanya.

Pertempuran darat menyebabkan korban paling banyak diikuti oleh serangan bom bunuh diri dan serangan bom pinggir jalan, pembunuhan yang ditargetkan oleh Taliban, serta serangan udara oleh pasukan Afghanistan, kata misi PBB itu.

Pertempuran meningkat tajam di beberapa bagian negara itu dalam beberapa pekan terakhir sementara negosiator pemerintah dan Taliban gagal membuat kemajuan dalam pembicaraan damai. Korban di antara kombatan di kedua sisi juga tinggi, kata para pejabat.

Pembicaraan di Doha bertujuan untuk mengakhiri 19 tahun konflik bersenjata sejak pasukan yang didukung AS menggulingkan Taliban beberapa setelah setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti