68 Tahun Bom Atom: Walikota Nagasaki Kritik Pemerintah Jepang Soal Kebijakan Nuklir

NAGASAKI, SATUHARAPAN.COM - Walikota Nagasaki mengkritik pemerintah Jepang karena gagal dalam upaya perlucutan senjata nuklir internasional. Dia mengatakan hal itu pada peringatan 68 tahun dijatuhkannya bom atom kotanya, Jumat (9/8).

Kritik Walikota Nagasaki, Tomihisa Taue, terkait dengan penolakan Jepang untuk menandatangani sebuah dokumen pada bulan April lalu di mana hampir 80 negara tanpa syarat berjanji untuk tidak pernah menggunakan senjata nuklir. Dia mengatakan tindakan Jepang "mengkhianati harapan masyarakat global."

Dokumen tersebut disiapkan di Jenewa oleh sebuah komite Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), di mana sebagian besar lebih bersifat simbolis, karena negara penandatangan itu tidak memiliki senjata nuklir. Namunt ak satu pun dari negara yang dikenal memiliki senjata nuklir termasuk Amerika Serikat, Rusia, India dan Pakistan menandatanganinya.

Jepang juga tidak memiliki senjata nuklir dan telah berjanji untuk tidak memproduksinya, meskipun beberapa anggota dari partai yang berkuasa mengatakan negara itu harus mempertimbangkan opsi memiliki senjata nuklir.

Kerja Sama Keamanan dengan AS

Taue mengatakan bahwa sebagai satu-satunya korban bom atom di dunia, penolakan Jepang mencantukan diri dalam papan inisiatif bertentangan dengan janji penghapusan senjata nuklir.

"Saya menyerukan kepada pemerintah Jepang untuk kembali ke janji asal kami sebagai negara yang menjadi korban bom atom," katanya di sebuah taman damai dekat pusat ledakan pada 68 tahun lalu.

Tokyo rupanya menolak untuk menandatangani dokumen tersebut karena dari pengaturan keamanan dengan Amerika Serikat, yang menurut teori dapat memberikan AS opsi untuk menyebarkan senjata nuklir dari Jepang untuk melawan ancaman dari Korea Utara. Hal itu menyiratkan pemerintah Jepang akan menyetujui opsi nuklir dalam kondisi tertentu, kata Taue.

Sekitar 6.000 orang, termasuk Duta Besar AS untuk Jepang, John Roos, menghadiri upacara hari Jumat itu. Upacara dilakukan dengan mengheningkan cipta bagi korban bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 dan di Hiroshima tiga hari sebelumnya. 

Pemboman itu memaksa Jepang menyerah dalam Perang Dunia II. Ledakan di Hiroshima menewaskan 140.000 orang, dan 70.000 lainnya tewas di Nagasaki.

Kritik Kerja Sama dengan India

Taue juga menyatakan keprihatinan tentang kembalinya Jepang dalam negosiasi dengan India menuju kesepakatan kerja sama nuklir.

Tenaga nuklir menjadi masalah setelah gempa bumi dan tsunami yang melanda Fukushima pada Maret 2011. Bencana itu hampir menghancurkan pembangkit nuklir Fukushima, dan memuntahkan radiasi dan memaksa evakuasi puluhan ribu orang. Taue menawarkan dukungan untuk rekonstruksi Fukushima.

Meskipun kekhawatiran keamanan masyarakat tentang energi nuklir sejak krisis Fukushima, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, secara agresif mendorong ekspor teknologi nukliri untuk negara-negara berkembang, termasuk Turki dan Vietnam, dan mencoba untuk meningkatkan kerja sama dengan Prancis dan India.

Dalam pidato yang hampir sama dengan yang dia baca di Hiroshima tiga hari lalu, Abe juga tidak menyebutkan orang-orang yang terlantar akibat Fukushima, maupun dilema Jepang dalam menghadap energi nuklir.

Abe mengatakan Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah menghadapi serangan nuklir memiliki kewajiban untuk mencapai dunia yang bebas nuklir dan terus mengatakan sisi manusiawi dari senjata nuklir untuk generasi muda di seluruh dunia.

Taue mengatakan bahwa kerja sama nuklir dengan India akan membuat Nuclear Non-Proliferation Treaty  (NPT / Perjanjian Non Senjata Nuklir) secara global menjadi ompong.

India bukan penandatangan NPT perjanjian itu, yang disebutnya diskriminatif, karena hanya mengakui lima negara termasuk Amerika Serikat sebagai negara pemilik senjata nuklir. Semua pihak yang pernah melakukan uji senjata nuklir setelah 1968 diwajibkan untuk menyerahkan senjata nuklir. India menguji perangkat persenjataan nuklir pada tahun 1974.

Editor : Sabar Subekti