7 Kota Jadi Pilot Project Listrik Berbasis Sampah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah memutuskan akan mengawali percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Ketujuh kota yang akan dijadikan pilot project itu adalah Jakarta, Bandung, kemudian Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo, dan Makassar.

“Dari tujuh kota tersebut memang ada kota-kota besar, kota besar itu biasanya  produksi sampahnya di atas 1000 ton per hari, sedangkan Solo itu di bawah. Kenapa Solo dimasukkan, supaya ini menjadi pilot project buat kota-kota menengah yang produksi sampahnya di antara di satu kota itu 200-250 ton per hari, dan diharapkan bekerja sama dengan tempat sekeliling dari kota tersebut,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan seusai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/2) soreseperti yang diberitakan situs setkab.go.id.

Seskab menjelaskan, penunjukan tujuh kota yang akan menjadi pilot project pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah itu, akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diajukan oleh Menko Perekonomian berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman.

“Pemerintah berharap, dengan ditunjuknya tujuh kota ini persoalan sampah yang selama ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi kota-kota besar di seluruh Indonesia akan tertangani,” kata Pramono.

Mengenai mekanisme pembelian hasil ataupun listrik yang dihasilkan dari sampah tersebut, menurut Seskab, nantinya akan diatur dalam Perpres yang sedang dipersiapkan oleh Menko Perekonomian itu.

Sebelumnya saat memimpin rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/2) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, mengenai pengelolaan sampah menjadi energi listrik. “Ini sudah kita bahas ndak tahu berapa kali. Dan saya harapkan ini adalah rapat yang terakhir, dan sudah putus, dan langsung bisa dikerjakan, dilaksanakan,” katanya.

Presiden mengingatkan, sudah beberapa kali meminta adanya penggunaan teknologi, agar pengelolaan sampah bisa efektif dan cepat bisa hilang dari kota-kota besar kita. Dan juga telah dilakukan di beberapa kota mengenai bank sampah, juga budaya reduce, reuse dan recycle.

“Pada sore hari ini saya kira kita akan kembali, sampah sebagai sumber energi listrik. Dan kita harapkan ini menambah pasokan listrik kita,” kata Presiden Jokowi.

Izinnya Disederhanakan

Sementara itu, guna mendukung percepatan pemanfaatan sampah menjadi tenaga listrik, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan. Sesuai draf Peraturan Presiden (Perpres), yang sudah diparaf oleh menteri terkait, menurut Darmin, hasil listrik dari pembangkit berbasis sampah wajib dibeli oleh PT PLN (Persero). 

“Soal harga mereka akan berunding, kalau ada yang tidak selesai, pemerintah pusat akan turun tangan,” kata Darmin kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/2) sore.

Ke depan, Menko Perekonomian meyakini, akan ditemukan mekanisme dan pola-pola yang makin efisien, sehingga tidak akan memberatkan bagi anggaran negara. “Bagaimanapun juga ini adalah energi baru dan terbarukan. Pemerintah telah berjanji pada tahun 2030, kita 29 persen energi kita itu, adalah energi baru dan terbarukan. Itu adalah janji di dunia internasional. Janji di di Paris kemarin dan sebagainya,” kata Darmin.

Diakui Menko Perekonomian Darmin Nasution, pembangkit listrik yang dibangun dari sampah itu tidak pernah besar. Karen itu, jangan pernah membayangkan berpuluh-puluh apalagi beratus-ratus megawatt.

“Jadi jangan dilihat ini sebagai upaya bisnis atau ekonomi menyelesaikan persoalan listrik. Bukan. Ini gabungan dari menyelesaikan persoalan sampah, persoalan lingkungan, persoalan listrik sekaligus, dan persoalan sosial,” kata Darmin.

Menurut Darmin, kemungkinannya nanti bisa bermacam-macam. Di Surabaya misalnya ada pemakaian kembali dari pemerintah kota dari listrik yang dihasilkan itu. Tapi ada juga yang arahnya ke PLN. “Kalau dijual ke PLN, ya kita susah mengukur-ukurnya kemana saja dia dipakai, dia akan bercampur dengan listrik PLN,” katanya.

Editor : Sotyati