Agenda DPR di Website Tak Diperbarui, Rakyat akan Curiga

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dadang Rusdiana menilai, rakyat akan curiga dengan kinerja DPR jika agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tidak diperbarui di website DPR.

“Padahal secara nyata DPR itu agendanya padat, tetapi kalau tidak terpublikasi rakyat bisa curiga, jangan-jangan DPR gak ada kerjaan,” kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (17/3).

Ungkapan Dadang ini menanggapi keluhan masyarakat bahwa website dpr.go.id lama tidak diperbarui agenda-agendanya. Akibatnya, informasi tentang karya lembaga perwakilan rakyat ini kurang diketahui.

Dadang menambahkan tidak adanya agenda kegiatan yang ditulis oleh kesekjenan DPR tentang kegiatan DPR di website ini harus menjadi introspeksi bagi anggota DPR.

“Ya ini menjadi introspeksi bagi DPR, seharusnya sebagai institusi negara maka DPR harus selalu transparan atas informasi,” kata dia.

“Apalagi DPR sedang menuju parlemen modern,” dia menambahkan.

Dengan demikian, kata Dadang sebagai institusi pembuat Undang-Undang maka Publik harus bisa mengaksesnya dan melihat setiap kegiatan anggota DPR.

“Sebagai institusi pembuat UU maka publik harus mudah mengakses informasi tentang apa yang dilakukan oleh DPR. Apalagi ketika opini selalu tidak berpihak pada DPR maka transparansi menjadi sebuah keniscayaan, agar rakyat percaya akan kesungguhan DPR,” kata dia.

“Kinerja baik pun kalau tidak dapat diakses informasinya maka rakyat bisa menduga duga lain,” dia menambahkan.

Dadang menyarankan kepada kesekjenan DPR agar lebih aktif untuk mengisi agenda-agenda kegiatan DPR di website DPR dan memperbaiki sistem informasinya.

“Ya perbaiki sistem informasi kita, kelola dengan baik,” katanya.

Kabar terakhir, agenda DPR sudah diupdate lagi. Dengan agenda terakhir pada tanggal 17 Maret berisi pukul 12:00 Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan 15:00 RAPAT PARIPURNA KE 22 MP III TS 2015-2016.

Hanya, agenda mendatang masih tidak tercantum. Juga, agendanya sangat sedikit. Padahal, setidaknya ada agenda rapat kerja Komisi X dengan Menkeu dan Menkum HAM. Ada juga rapat panitia kerja RUU Penyelenggaraan Ibadah Hadji dan Umroh. Entah mengapa agenda yang tertampil tidak lengkap.

Editor : Bayu Probo