Agensi Malaysia Tidak Khawatir Indonesia Tak Kirim PRT

KUALALUMPUR, SATUHARAPAN.COM  - Pihak agensi pembantu rumah Malaysia, merasa tidak khawatir dengan keinginan Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri, termasuk ke negara itu.

"Kita tidak perlu khawatir karena masih bisa mendapatkan PRT dari Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka. Apalagi pemerintah juga sedang berusaha mendapatkannya dari negara lain," kata Presiden Persatuan Agensi Pembantu Rumah Asing Malaysia (PAPA), Jeffrey Foo, seperti dikutip sejumlah media lokal di Kuala Lumpur, Senin (16/2).

Pandangan Presiden PAPA itu, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin segera menghentikan pengiriman PRT ke luar negeri.

Menurut dia, ketergantungan terhadap PRT dari Indonesia saat ini juga semakin berkurang, sekalipun mayoritasnya masih berasal dari Indonesia.

Disebutkannya, dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah pembantu rumah asal Indonesia terus berkurang.

Dalam enam atau tujuh tahun lalu, jumlah PRT Indonesia di Malaysia sekitar 380.000 orang, namun kini turun menjadi sekitar 200.000 orang.

Sementara itu, Presiden Persatuan Majikan Amah Malaysia (MAMA), Engku Fauzi Engku Muhsein, mengharapkan Pemerintah Malaysia mencari penyelesaian untuk jangka pendek dan jangka panjang, terkait dengan penyelesaian bagi ketergantungan terhadap pembantu warga negara asing.

"Pada saat ini, alternatif yang terbaik adalah mendapatkan pembantu rumah dari negara sumber lainnya. Tapi itu hanyalah penyelesaian jangka pendek," kata dia.

Untuk penyelesaian jangka panjang, menurut dia, di antaranya dengan mewujudkan program pelatihan profesi pengurusan rumah yang teruji dan bersertifikat, guna melahirkan tenaga kerja setempat yang mahir dalam tugas-tugas rumah tangga tersebut.

"Program ini sekaligus untuk menyelesaikan ketergantungan terhadap PRT warga asing," katanya.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, menyatakan siap melakukan berbagai langkah dan gebrakan dalam rangka mewujudkan perintah Presiden agar secepatnya bisa menyetop pengiriman PRT.

"Intinya kita siap mengamankan perintah Presiden. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mengangkat harkat dan martabat bangsa," kata Nusron Wahid, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (15/2).

Menurut Nusron, untuk bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) kuncinya ada pada pendidikan, baik untuk TKI di sektor formal maupun sektor nonformal, semuanya harus dibekali dengan pendidikan yang memadai.

"Makanya, Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada harus di-upgrade. Sekolah vokasi harus diperbanyak," katanya.(Ant)

Editor : Sotyati