Agus: Jakarta Masih Kotor
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni menilai selama tiga bulan bergerilya di wilayah DKI Jakarta masih banyak yang kotor dan tidak diungkap ke publik.
“Pengalaman saya dan Mpok Sylvi ke lapangan selama tiga bulan terakhir ini membuktikan banyak hal yang tidak terungkap kepada publik. Banyak sekali daerah yang masih kotor dan sangat menyedihkan kondisinya, jadi saya menduga justru birokrasi yang dibangun selama ini penuh dengan rasa takut diancam, dicopot dimutasi bahkan dipenjarakan dan dipamerkan ke depan publik. Harga dirinya dihancurkan padahal dia punya keluarga, punya teman dan punya kerabat tapi itu tidak dipedulikan,” kata Agus saat debat Pilgub di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, hari Jumat (21/1).
Namun, dengan alasan tersebut ingin meningkatkan kinerja bukan sesuatu yang konstruktif justru akan sebaliknya.
“Menurut saya mengapa ranking kinerja aparatur sipil negara DKI Jakarta nomor 16 dari dari 34 provinsi di bawah NTT. Mengapa? Padahal anggaranya begitu besar. Padahal semuanya ada di Jakarta. Menurut saya ada kaitanya bahwa kepemimpinan dan manajemen yang selalu dilakukan dengan cara-cara tidak saja inklusif tetapi juga represif maka akan mematikan kreatifitas dan celakanya kalau anak buah kita birokrat di bawah kita serba takut maka dia akan sangat mudah memberikan laporan-laporan asal bapak suka (ABS) ini bahaya,” kata dia.
Selain itu, kata Agus, selama ini masih banyak yang tidak dilaporakan oleh bawahan masih ada yang rusak, masih kotor tidak dilaporkan karena takut dengan pimpinan.
“Ini seharusnya diberikan arahan untuk menyelesaikan masalah namun yang di bawah ketakutan akan dipecat. Lebih baik dia tidak melaporkan. Hal itu yang saya dapat di lapangan dan masukan-masukan dari masyarakat langsung. Jika kita ke lapangan akan merasakan yang apa yang dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum
Pemerhati Lingkungan Tolak Kekah Keluar Natuna
NATUNA, SATUHARAPAN.COM - Pemerhati Lingkungan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) menolak h...