Ahmad Tohari: Peristiwa 65 Jangan Terulang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – “Jangan sampai terulang lagi peristiwa ’65 itu. Cukup tahun ’65, tahun ’48, tahun ’85, stop. Indonesia yang baru tidak boleh seperti ini.” Demikian kata penulis novel Ronggeng Dukuh Paruk, Ahmad Tohari dalam peluncuran dan diskusi buku itu di kantor Indonesia untuk Kemanusiaan (IKA) Jakarta pada Kamis (20/2).

Ahmad Tohari menyampaikan kesannya terkait peristiwa ’65 atau pun G30 S yang berakhir dengan kasus pembunuhan masal pada 1965 – 1966 dan menewaskan lebih dari 500 ribu orang yang sebagian besar anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).  

Peristiwa ’65 atau pun G30 S bukanlah dongeng, mitos, cerita Orde Baru, film yang dimanipulasi, maupun kebohongan yang luar biasa. Penulis asal Banyumas ini mengaku melihat yang sebenarnya saat peristiwa itu terjadi. Dia menuturkan,“Misalnya eksekusi terhadap orang-orang desa yang itu terjadi di depan mata saya berkali-kali. Jadi memang peristiwa ’65 itu luar biasa. Anehnya, tidak seorang wartawan pun, berani menulis peristiwa ’65. Itu luar biasa jeleknya situasi seperti itu. Waktu itu saya SMA kelas dua.”

Lanjutnya, “Saya pada tahun ’65, pada peristiwa G30 S umur saya 17 tahun.”

Penerima Hadiah Sastra Asean ‘SEA Write Award’ ini juga menyebutkan bahwa karya fiksi seputar peristiwa ’65 sampai dengan 1980 pun tidak ada. Baru masa Menteri Pendidikan Daoed Joesoef, karya-karya seputar peristiwa ’65 tulisannya seperti ‘Kubah’ dan 'Ronggeng Dukuh Paruk' tulisannya diterbitkan. Menurut Ahmad Tohari, hal ini memungkinkan pada 1980-an karena Daoed Joesoef dinilainya sebagai seorang sosialis dan berpandangan kiri. “Buku ini menjadi bacaan terbaik tahun ’80. Tentu saja karena dia sosialis.”

Menuliskan novel ber-setting peristiwa ’65 membutuhkan keberanian pada masa itu. “Saya harus berhadapan dengan militer karena menulis novel.”

Editor : Bayu Probo