Ahmadiyah Mengharapkan Presiden Pluralis dan Menegakkan Konstitusi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Abdul Basit mengharapkan pemerintahan mendatang dipimpin Presiden yang pluralis, menegakkan konstitusi, dan Pancasila. 

"Pemimpin yang berusaha menegakkan Pancasila, pluralisme. Itu yang kami anjurkan. Karena sudah terbukti ampuh sejak kemerdekaan. Pancasila dan UUD 1945 itu tidak perlu diganti. Itu sudah bisa menampung seluruh umat beragama," kata Ketua Amir JAI di kantor Ahmadiyah Jakarta usai media gathering pada Selasa (27/5).

Ahmadiyah akan terus menyebarkan perdamaian walau terus mengalami persekusi sejak reformasi 1998. Ahmadiyah akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam menyebarkan perdamaian dan Islam damai.

"Tidak ada Rasullulah mengajarkan kekerasan. Oleh karena itu kami harus terus berusaha mengkampanyekan perdamaian. Kami berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ada yang mau, ada yang tidak."

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, dan kalangan pers disebutkan Abdul Basit turut berperan penting dalam menggerakkan perdamaian.

Gerakan untuk melakukan persekusi atas Ahmadiyah di Indonesia merujuk kepada peristiwa di Pakistan yang menjatuhkan vonis sesat sebagai pembenaran.

"Kami menyaksikan yang terjadi di Pakistan, apa kita mau (di Indonesia) seperti itu? Kenyataannya Pakistan itu negara gagal dalam memelihara perdamaian. Apa kita mau dicabik-cabik? Tidak hanya golongan Ahmadiyah saja yang menjadi korban. Syi'ah, Sunni, juga menjadi korban. Pengeboman, orang sedang ibadah ditembak. Apa kita mau seperti itu? Kami sebagai rakyat yang mencintai bangsa dan negara ini, hidup dan lahir di sini, tidak ingin hal seperti itu terjadi (di Indonesia)," ungkap Abdul Basit.

Dia juga mengemukakan tekanan kepada Ahmadiyah makin besar setelah reformasi 1998. Ketidaktegasan Pemerintah dalam menghadapi masalah itu menjadikan masalah itu membesar. Terutama dalam 10 tahun pemerintahan Presiden SBY.

"Kalau dibiarkan berlarut-larut begini tidak akan selesai-selesai. Pemerintah seperti tidak berdaya padahal ada intelejen," keluh Abdul Basit berharap seharusnya intelejen juga bekerja dalam menangani masalah syiar kebencian dan anti pluralisme di Indonesia.

"Kami berharap Pemerintah bisa memberikan jaminan keamanan kepada setiap warga negara. Baik itu mayoritas atau pun minoritas. Kami, orang Ahmadiyah, taat bayar pajak. Kami mengharapkan Pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat, termasuk juga orang Ahmadiyah, harus menjaga itu," katanya.

Dia menegaskan Pemerintah mendatang harus menjaga dan memelihara kebebasan melaksanakan kepercayaan dan keyakinan di Indonesia dan memberikan jaminan kepada siapa pun untuk melaksanakan kepercayaan dan keyakinannya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja