Ahok akan Evaluasi Struktur Birokrasi PNS Seusai Lebaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Evaluasi terhadap kinerja dan struktur birokrasi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI akan kembali dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai Lebaran.

Evaluasinanti, Ahok menegaskan ingin melancarkan wacana perampingan struktur birokrasi, khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 

"Iya kita pengen terus melakukan perampingan. Nanti ada evaluasinya. Kita betul-betul ingin, ngapain banyak-banyak UPT (unit pelaksana teknis). Lebih baik fungsional seperti undang-undang ASN;" kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat hari Senin (13/7) pagi. 

Menurutnya, struktur birokrasi yang ada di wilayah Kepulauan Seribu saat ini terlalu gemuk. Apalagi, rasio warga Kepulauan Seribu tak sebanding dengan banyaknya PNS yang berada di wilayah tersebut.

Dalam perampingan itu, kata Ahok, akan ada beberapa suku dinas yang digabung. Namun, pejabat tertinggi di DKI ini masih enggan menyebutkan bagian-bagian apa saja yang nanti akan dirampingkan. 

"Banyak yang digabung, banyak yang diawasi. Sekarang kan sudah sistem TKD dinamis, kamu kalau kurang kerjaan juga rugi kan. Otomatis kalau digabung-gabungin kerjaan kamu banyak," kata Ahok. 

Selain di Kepulauan Seribu, UP-UPT yang terdapat di wilayah daratan Jakarta menurut Ahok juga banyak yang tidak efektif. UPT bus sekolah, misalnya. Bila nanti wacana penghapusan bus sekolah direalisasikan, UPT terkait otomatis akan ikut dihapus. Selain itu di DKI memang terdapat banyak UPT, seperti UPT parkir, UPT Taman Ismail Marzuki, UPT terminal, UPT Monumen Nasional, dan beberapa UPT lain yang menaungi fasilitas umum. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja