Ahok Bantah Tudingan Gunakan APBD untuk Kampanye

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan dia menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kampanye Pemilihan Gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017 mendatang. Tudingan tersebut datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.

“Saya kasihan juga fitnahnya itu kadang-kadang. Justru yang ada saya menghemat anggaran DKI, ya kan? Sekarang kalau beli lahan saya dituduh kampanye, saya pakai duit banyak beli lahan, bangun rusun. Kalian anggap itu kampanye?” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, hari Kamis (31/3).

Dia kemudian mengungkapkan beberapa bukti seperti pemangkasan jumlah Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang disebar untuk siswa di Jakarta untuk tahun 2016. Dia beralasan pemangkasan tersebut karena banyak siswa maupun orang tua siswa menyalahgunakan KJP bahkan ada KJP yang fiktif.

Oleh karena itu Ahok tidak ingin memberikan bantuan secara kontan melainkan dengan sistem. Jika ingin kampanye, kata dia, bisa saja pihaknya memberikan bantuan tersebut secara tunai seperti Bantuan Langsung Tunai Rp 600.000 yang pernah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan jumlah penerima KJP pada tahun 2015 untuk siswa sekolah negeri sebanyak  328.183 orang dan untuk siswa sekolah swasta sebanyak 233.225 orang. Sedangkan untuk tahun 2016 tahap pertama yaitu periode bulan Januari hingga Juni 2016 untuk siswa sekolah negeri sebanyak 310.118 orang dan sekolah swasta 220.889 orang.

“Jika dibandingkan pada tahun 2015, penerima KJP tahap pertama untuk tahun 2016 stagnan. Namun memang pada tahun 2014 lalu penerima KJP banyak yang fiktif,” kata dia ketika dikonfirmasi oleh wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, hari Kamis (31/3).

Selain itu, dia juga mencabut program UPT Dana Bergulir karena banyak penerima program yang tidak dapat membayar kewajiban membayar pinjamannya. Bahkan, data dari Bank DKI sebagai penyalur UPT Dana Bergulir tersebut kerugiannya mencapai ratusan miliar.

“Harusnya kalau saya manfaatin (untuk) kampanye, atas nama usaha kecil menengah kasih kredit yang besar. Kan baik hati, Ahok (kasih) Rp 5-10 juta,” kata dia.

Sebelumnya, Hidayat menuding mantan Bupati Belitung Timur itu menggunakan APBD dan birokrasi DKI Jakarta untuk kampanye sebagai calon gubernur DKI.

"Kalian wartawan coba amati, begitu banyak program pemerintah di APBD DKI yang sebelumnya tidak digunakan, sekarang digunakan besar-besaran," kata Hidayat di Jakarta seperti yang dilansir dari media online Tribunnews, hari Rabu (30/3).

"Harusnya, jangan sampai birokrasi dan APBD dipakai untuk pemenangan pilgub. Harusnya di Jakarta menjadi pilgub yang berkualitas.”

Karena alasan tersebut, partainya enggan mendukung Ahok untuk kembali menjabat sebagai DKI 1 dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. 

Editor : Eben E. Siadari