Gerindra: Kritik Presiden Soal UU Sangat Keliru

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Elnino M Husein Mohi mengatakan, bahwa pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta DPR tidak memproduksi terlalu banyak Undang-Undang itu sangat keliru.

"Saya selalu mencoba memahami apa-apa yang diucapkan Presiden RI yang sekarang ini. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Presiden sebagai lembaga negara, menurut pernyataan beliau sekarang ini justru keliru," kata Elnino saat dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (31/3).

Di satu sisi, kata Elnino  jika DPR lebih banyak melakukan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, maka DPR akan dianggap tidak produktif. Di sisi lain, Presiden tidak ingin DPR bikin Undang-Undang yang banyak.

"Memang, kita akui bahwa tidak semua hal harus diatur dalam Undang-Undang tetapi kita juga perlu sadar bahwa tidak sedikit Undang-Undang yang sudah tidak sesuai konteks masa kini dan masa depan sehingga harus diganti dan atau direvisi," kata dia.

Selain itu, kata Politisi Partai Gerindra ini bahwa perencanaan pembuatan Undang- Undang selalu melibatkan Presiden.

"Hanya dengan menyatakan tidak setuju, maka presiden dapat menunda atau membatalkan sebuah RUU. Jadi, gak perlu ngomong kayak pengamat gitu deh Jokowi. Cukup dia tidak perlu tandatangan persetujuan RUU. Kita doakan semoga Presiden yang satu ini semakin memahami tata negara yang ada dalam UUD NRI 1945," kata dia.

"Kita berharap Presiden ini memikirkan masak-masak apa yang akan diucapkannya, ya karena dia adalah Presiden, bukan seorang pengamat dadakan yang bisa ngomong apa pun via medsos. Fungsi sebagai Kepala Negara perlu beliau perankan dengan baik, termasuk dalam berkata-kata," kata dia.

Selain itu, kata Elnino yang paling rajin mengusulkan RUU yang baru bukannya partai pendukung pemerintah? Mohon presiden cek lagi. Jangan sampai partai-partai pendukungnya--yang ada di DPR--jadi bertanya-bertanya dengan pernyataan beliau (Jokowi).

"Semua Undang- yang sudah dibuat sejak Oktober 2014 sampai sekarang ini apakah tidak ditandatangani Presiden? Coba dicek lagi. Jagan sampai beliau tanda datangani yang beliau tidak setujui," katanya.

Editor : Bayu Probo