Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Kartika Virgianti 07:29 WIB | Senin, 09 Desember 2013

Ahok Berusaha Mengerem Omongan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki TP (Ahok) mengutamakan transparansi dalam era Jakarta Baru-nya. (Foto: beritajakarta.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan membentuk kehumasan yang mempublikasikan berbagai kegiatan rapat, terutama untuk diupload melalui youtube, sehingga tidak tejadi kesalahpahaman dalam masyarakat. Seperti disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ini untuk memenuhi kebutuhan zaman. Terutama melihat perkembangan media online saat ini.

“Saya kan ngomong apa adanya sampai lupa kalau direkam. Saya sekarang sudah belajar mengerem omongan. Layanan dan sikap harus kita perbaiki. Saya lebih jinak sekarang, itu juga berkat humas, karena selain membuka, ada respons balik dari masyarakat. Itulah yang selalu kita evaluasi.” jelas Ahok saat berbicara dalam acara diskusi kehumasan di KPK, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/12).

Sebelumnya Ahok memang pernah dikritik sebagaimana disebutkan dalam berbagai media massa baru-baru ini soal bicaranya yang menyebut kata-kata yang bisa dibilang kasar untuk diucapkan seorang pejabat. Misalnya kata ‘anak-anak calon bajingan’ ketika dia mengomentari pelajar pembajak bus yang di-drop out dari sekolah, atau komentarnya menggunakan kata ‘bego’ bagi politisi yang dikabarkan pergi ke paranormal jelang pemilu untuk memenangkan suara.

“Sekarang ini terlalu banyak fitnah, kami berpikir daripada kita dipelintir di zaman online, yang kalau saya ngomong sebenarnya ada ujungnya tapi yang diambil depannya doang. Jadi kami putuskan kita rekam video rapat-rapat, kita upload di youtube agar orang bisa lihat ini loh jalan ceritanya,”

“Kita juga terima kasih pada KPK. Beberapa kali diundang KPK, minimal KPK bisa menakit-nakuti pejabat, supaya mereka mikir untuk bekerja dengan jujur, karena itu adalah tugas pejabat.”

Terkadang pihak humas juga bertanya terlebih dahulu, “Ini mau dikeluarkan Pak?” Tapi, kalau tidak dikeluarkan, masyarakat tidak mengerti. Maka, Ahok memutuskan memublikasikan supaya orang-orang tahu kejadiannya seperti apa.

“Artinya, masyarakat kelas menengah yang awalnya mengagung-agungkan Pak Jokowi dan saya, ini bisa berbalik melawan kami secara politik. Nah inilah yang menjadi tantangan humas untuk mengatasi ini. Pak Jokowi memberi pesan yang sangat baik kepada humas, ‘Anda tidak perlu menciptakan sesuatu untuk kami supaya terpilih kembali, Anda cuma perlu menyampaikan kepada warga DKI bahwa ini faktanya. Jika Anda tidak suka kami, kami ikhlas, tidak usah pilih kami lagi.’”  

“Saya sudah siap dibenci, yang penting pesan dari Pemprov DKI bahwa kami sedang kerja untuk perbaiki permasalahan itu sampai,” tutur Ahok.

Berani Tunjukkan Transparansi, Lawan Stigma

Basuki hanya ingin masyarakat mengerti apa yang pihaknya lakukan. Fungsi kehumasan ini akan berhasil kalau pemerintahnya berani transparan menurut Ahok, dan pihaknyapun tidak menutup-nutupi, justru kejujuran akan bangkitkan kepercayaan, begitu dapat kepercayaan maka semua urusan pasti bisa lancar. 

“Sistem ini yang kita lakukan istilah kerennya, kami menjadi showcase untuk melawan stigma bahwa tidak ada pejabat yang jujur, tidak ada yang mau melayani, tidak ada yang mau berkorban.”

“Misalnya, Pak Jokowi, karena beliau bicara apa adanya, tidak ditutup-tutupi, rakyat percaya. Kami juga ada salahnya, tapi orang percaya. Kita juga terima kasih pada media yang bantu kami, berita online sangat luar biasa ya, berita Pak jokowi sebulan bisa di atas 5.000, saya saja yang nyeleneh begini bisa 2500-an berita online per bulan.”

“Misalnya lagi sterilisasi jalur TransJakarta, saya sampaikan ini ibarat kena usus buntu terus demam. Kamu hanya dikasih paracetamol untuk mengurangi deman, tapi tetap akan demam. Tapi, kalau mau sembuh harus operasi usus buntu. Untuk menyelesaikan masalah transportasi makro, 2017 tidak akan selesai.”

Kehumasan ini juga cara untuk menekan permainan politik, karena berdasarkan pengalaman Ahok yang pernah dipermainkan untuk urusan kerjasama Kartu Jakarta Sehat (KJS), jelasnya memberikan contoh. 

“Kalau ada hal-hal yang merugikan masyarakat, humas jangan keluarkan. Tapi yang merugikan kursi pemimpin Anda, harus dikeluarkan. Itu prinsip Pak Jokowi dan saya di Pemprov DKI.” tandasnya.

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home