Ahok dan Konflik Kepemimpinan Tuan vs Hamba

Ilustrasi. Ahok Bekerja untuk Jakarta. (Karikaturis: Pramono Pramoedjo)

SATUHARAPAN.COM – Meskipun pemilihan Gubernur Jakarta akan dilakukan tahun depan, sekarang telah muncul individu dan partai politik yang mulai bersiap untuk kompertisi politik ini. Posisi Jakarta sangat penting, karena menyangkut bangaimana ibu kota Indonesia ini dikelola, terutama menghadapi perkembangan persaingan regional yang makin keras di era Masyarakat Ekonomi Eropa dan dinamika global.

Untuk itu, menarik dan perlu untuk melihat apa yang dihadapi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memimpin Jakarta dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebab, era kepemimpinannya mencerminkan dinamika masyarakat Jakarta dalam mengembangkan dirinya.

Secara garis besar tantangan terbesar yang dihadapi Ahok adalah konflik yang masih berlanjut antara mentalitas kepemimpinan ‘’tuan’’ dan kepemimpinan ‘’hamba’’. Energi yang terbesar yang dikeluarkan lebih banyak ditujukan untuk menghadapi konflik ini, dan politicking birokrasi.

Serangan terhadap Ahok jarang yang ditujukan pada masalah kinerja, dan akuntabilitas kepemimpinannya, melainkan lebih banyak ditujukan pada pernyataannya yang lugas. Ketika hal-hal itu dinilai kurang keras, kritikan disampaikan terkait keyakinan dan latar belakang etnis.

BACA JUGA:

Konflik ‘’Tuan’’ dan ‘’Hamba’’

Apa yang dihadapi Ahok adalah karena dia memimpin di tempat dan waktu yang menuntut perubahan besar. Jika gubernur Jakarta ditangan orang lain, diapun dihadapkan pada pilihan antara ‘’melakukan perubahan drasatis’’ atau ‘’nyaman ditelikung status quo’’. Dan ‘’kesalahan’’ Ahok adalah memilih yang pertama.

Situasi ini adalah produk dari gagalnya reformasi di bidang politik dan birokrasi. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih situasi ‘’adem ayem,’’ memberi peluang politik dan birokrasi kembali ke era lama, bahkan makin buruk. Korupsi, sebagai salah satu indikasi, terlihat makin berajalela.

Politisi partai dan birokrasi menentang perubahan yang ditawarkan Ahok sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan mentalitet pemimpin sebagai ‘’tuan.’’ Model ini memang paling cocok dan nyaman untuk mereka yang menggunakan kekuasaan untuk mencapai ambisi pribadi dan kelompok. Apalagi sudah disediakan sarana untuk berhipokrit, misalnya menyebut birokrat sebagai abdi negara, masa kerja sebagai masa bakti, pensiun sebagai purna bakti.

Ahok yang mendorong biriokrasi untuk menjadi pelayan, pemimpin yang melayani (‘’hamba’’) menjadi ancaman yang serius bagi mentalitas pemimpin ‘’tuan’’. Standar baru dan akuntabilitas terus diprotes sebagai beban, ketimbang kesempatan menunjukkan prestasi.

Benih Otoritarian

Sayangnya, untuk melihat masalah ini tidak banyak yang berani mengangkat amanat reformasi sebagai referensinya. Padahal, amanat reformasi secara gambang menuntut perubahan kepemimpinan yang akuntabel dan mewujudkan kedaulatan rakyat.

Mentalitas kepemimpinan ‘’tuan’’ yang eksis beberapa dekade adalah benih pemerintahan otoritarian yang tumbuh subur, ditebang pada gerakan reformasi, dan sekarang dipupuk untuk bertunas. Ini terlihat pada birokrat yang berkecenderungan menjadi ‘’raja’’ lokal, dan politisi menempatkan diri sebagai pemilik suara rakyat, tetapi bukan mewakili kepentingan rakyat.

Situasi ini secara global bisa terlihat pada negara-negara di Timur Tengah, dan mereka mendorong revolusi Musim Semi Arab untuk perubahan menghentikan pemerintahan otoritarian. Sayangnya, rakyat adalah pihak yang harus membayar mahal dari konflik yang keras ini.

Warga Jakarta Yang Cerdas

Kecenderungan ‘’menggampangkan’’ dan memilih cara ‘’murah’’ dalam menghadapi situasi ini adalah bermain dalam politik identitas, dan politik sektarian. Cara-cara ini hanya akan menghasilkan lestarinya model kepemimpinan ‘’tuan’’ dan menempatkan rakyat menjadi ‘’hamba’’.

Sejumlah kepala daerah yang menjalankan amanat kepemimpinan seperti Ahok, juga tidak pelak mendapatkan serangan keras dari birokrasi dan politisi. Sementara sejumlah kepala daerah bisa merasa ‘’aman’’ dengan memilih untuk ‘’larut’’ dalam permaianan lama ini. Namun banyak di antara mereka harus mengakhiri jabatan di penjara karena kasus korupsi. Kasus-kasus itu umumnya tidak lepas dari keterlibatan politisi dan birokrasi.

Jakarta punya posisi penting bagi Indonesia, dan tentunya penduduknya tidak hanya ‘’cerdas’’ memilih jamu masuk angin, tetapi juga cerdas dalam mengelola proses memilih pemimpin, tajam dalam melihat konsekuensi dari model kepemimpinan yang akan tumbuh.

Sangat disayangkan jika penduduk Jakarta yang cerdas masih berkutat pada konflik antara kepemimpinan ‘’tuan’’ dan ‘’hamba’’. Itu sebaiknya dituntaskan dan ditutup pada era Ahok kali ini. Periode selanjutnya seharusnya untuk menegaskan kepemimpinan yang melayani dan akuntabel, siapapun yang terpilih.