Ahok: Demo Boleh, Asal Jangan Sweeping

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Demo buruh menuntut UMP (Upah Minimum Provinsi) Rp 3,7 juta, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, boleh saja. Namun, jangan melakukan sweeping sehingga pabrik tidak berproduksi, kata Basuki di Balai Kota, Kamis (31/10).

Basuki prihatin kalau orang dipaksa mogok kerja dan di-sweeping. “Sebab, bagaimana nasib yang bekerja sebagai buruh harian, pabriknya pun harus tutup karena dipaksa sweeping dan lalu lintas di jalan-jalan lumpuh akibat akibat demo ini. Lalu siapa yang menggaji buruh harian yang tidak bekerja?” kata laki-laki yang akrab dipanggil Ahok.

“Kalau tiga hari, mau makan apa? Sudah pas-pasan, ditambah tidak bisa bekerja. Saya minta pada aktivis buruh. Kami mengerti tuntutan kalian. Tetapi Anda jangan sweeping memaksa untuk tutup. Kasihan kalau orang gajinya pas-pasan kalau harian. Kalau tutup, bagi perusahaan juga menambah beban biaya produksi. Ini berpengaruh bagi daya saing," katanya.

Menurut Basuki, tidak mungkin UMP Rp 3,7 juta, karena jika diputuskan begitu pasti akan ada PHK besar-besaran. "Kasihan kan kalau diPHK, tetapi yang demo ini hanya mewakili berapa buruh. Buruh ditanya anda minta naik 3,7 juta, dipecat atau sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Saya kira rata-rata memilih mengikuti KHL." Basuki menegaskan.

Pemerintah juga turut membantu supaya nilai KHLnya tidak rendah. Ada KJS, KJP, transportasi murah dan tempat tinggal yang murah, pihaknya sedang siapkan itu.

"Kita patokannya survey KHL, lalu UMP kita hitung dengan memperhatikan inflasi dan produktifitas."

Kalau untuk 84 item KHL, Basuki mengatakan bukan wilayahnya untuk memutuskan. Selain itu ia menjelaskan, bahwa bangsa kita belum bisa dipaksa menggunakn 84 komponen. "Yang 60 komponen ini kita pakai dulu. Tapi buruh ngotot melawan Permen (Peraturan Menteri) karena buruh menggunakan proyeksi tahun depan, regresi, itu yang dipakai,"

"Kalau KHL itu dihitung 2,29 juta, itu sudah hasil proyeksi, tetapi tolong jangan dipaksain 3,7. Kasihan buruh yang lain bisa diPHK. Usaha siapa yang bisa kasih 3,7 juta," ujar Ahok.

Persoalannya, Basuki menjelaskan, karena produktifitas kita kurang dan permintaan untuk menjadi pegawai lebih banyak daripada penyedia lapangan kerja. Pihaknya akan memberikan suntikan agar pendidikan mereka (para buruh) naik, supaya bisa menjadi pengusaha dan mendorong permintaan pegawai itu berkurang. Keseimbangan seperti inilah yang nantinya menurut Basuki akan terjadi tawar menawar pasar.

"Sayangnya kita ini kan buka pabrik ijinnya bisa berbulan-bulan. Tidak jelas dan macam-macam," pungkasnya prihatin. Kemudian dia melanjutkan, kalau para buruh tidak mau ikut ke Dewan Pengupahan tetap akan diputuskan persoalan UMP ini. "Dari dulu saya konsisten, kalan anda menggaji di bawah KHL, silahkan pindah pabrik anda. Karena tidak cocok di DKI,"

Kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang 6%, kenaikannya tidak sampai lebih dari 10% dari nilai KHL. Kecuali kalau unsur politik, tidak usah berbicara politik ini demi kepentingan bangsa.

Editor : Bayu Probo