Ahok Diprotes Partai karena Program Tidak Populer

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Di tengah upaya Pemprov DKI dalam mengatasi berbagai masalah di Jakarta, rupanya program-program tersebut menuai kritik dari partai Gerindra. Kritik ditujukan pada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama karena dianggap bertentangan dengan kepentingan partai. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada program Pemprov DKI yang bertentangan dengan kepentingan partai.

“Tidak, saya kira sama. Goal semua partai adalah kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya, caranya yang berbeda-beda. Jalan yang ditempuh juga berbeda-beda.” kata Jokowi di Balai Kota, Selasa (3/12).

Jokowi mengaku tidak ada masalah dengan partai (PDI-Perjuangan), dan soal Basuki yang dikritik Gerindra menurut dia hanya masalah kesalahpahaman. “Saya kira tidak ada perbedaan, hanya masalah miskomunikasi. Toh, kita bisa menjelaskan, bisa menerangkan, orientasi semua ke rakyat, partai pun orientasinya ke rakyat.” 

Tidak Harus Semua Program Populer

Dirinya menambahkan bahwa tidak semua program yang dijalankan harus populer, dan menurut dia kalau untuk kepentingan kota, populer atau tidak populer harus dikerjakan. “Masak kita ini semua kebijakan harus populis, ya tidak dong. Saya dan Pak Wagub tetap kerjakan, kita tidak selalu orientasinya ke situ,” tutur Jokowi.

“Dulu kita mengerjakan Waduk Pluit, banyak yang mengingatkan, nanti konflik, nanti benturan, nanti tidak menguntungkan dari sisi popularitas. Wong kita nggak mikir ke situ kok,”

“Bagaimana kota ini menjadi lebih bersih, kalau warga di sana tidak diberi solusi tempat tinggal yang baik? Kalau kita mau populis, ngapain kita cari yg sulit-sulit seperti itu, di Tanah Abang, Waduk Ria Rio sulitnya seperti itu.” kata Jokowi dengan tegas.

Namun, saat ditanya lebih mementingkan program atau partai, dia menampik bahwa dirinya lebih condong ke salah satu. Menurut Gubernur, yang mengaku sering ganti sepatu kets karena rusak dipakai blusukan, partai itu tujuannya sama, paling hanya satu atau dua yang tidak sependapat, namun semuanya kembali lagi pada manfaat untuk kota dan kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Basuki mendapat teguran dari Komnas HAM karena dianggap melanggar HAM dengan merelokasi warga di bantaran Waduk Pluit. Ditambah. Basuki juga dikritik oleh partai terkait program Pemprov DKI dalam merelokasi warga karena hal ini dia lakukan pada masa menjelang pemilu seperti sekarang.

Menurut partai, jika program tersebut mau dikerjakan, seharusnya pelaksanaannya setelah Pemilu, karena partai pun membutuhkan dukungan dari rakyat. Namun karena program tersebut rakyat bisa menjadi kecewa bukan hanya pada dirinya, tetapi pada partai juga.

Selain itu partai juga mengkritik kebijakan sterilisasi jalur TransJakarta berikut dendanya yang dia buat, padahal bus-bus saja belum tiba untuk saat ini.

Editor : Bayu Probo