Ahok Jadi Saksi Gratifikasi di Bareskrim

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, hari Kamis (14/7) pagi. Kedatangannya untuk memberikan keterangan mengenai berbagai gratifikasi yang diterima oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ahok mengaku sengaja mengosongkan agenda kegiatannya di Balai Kota DKI Jakarta untuk memenuhi panggilan Bareskrim. 

"Agenda saya kosong karena ini mau ke Bareskrim untuk memberi keterangan soal gratifikasi itu," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta seperti dilansir dari beritajakarta.com, hari Kamis (14/7).

Keterangan yang akan diberikan Ahok bukan hanya terkait dengan gratifikasi atas pembelian lahan Cengkareng Barat. Tetapi juga berbagai gratifikasi yang diterima oleh pejabat di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) DKI.

"Bukan cuma Cengkareng saja, ada (pejabat) Dinas Perumahan yang menerima uang dan saya paksa mereka lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nah, ternyata polisi tertarik untuk tahu hubungannya ke mana," katanya.

Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Ika Lestari Aji, sempat melaporkan gratifikasi sebesar Rp 9,6 miliar dari proses pembelian lahan Cengkareng Barat. Uang sebesar itu diberikan orang yang mengaku pemilik lahan Cengkareng Barat, Toeti Noeziar Soekarno.

Namun, gratifikasi tersebut sudah dilaporkan sejak awal tahun lalu kepada KPK.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kejanggalan dalam pembelian lahan tersebut. Lahan yang dimaksud masih tercatat sebagai aset milik Pemprov DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP), tetapi lahan dibeli kembali oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda dari perseorangan yang mengaku memiliki lahan tersebut.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum