Ahok Jengkel Rawamangun Bermasalah, Dishubtrans Akui Salah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama jengkel dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Jakarta yang belum juga dapat menyelesaikan persoalan kesalahan rancang bangun gedung Terminal Rawamangun. Ahok menyesalkan revitalisasi yang harusnya dapat dinikmati pengguna terminal akhir 2014 lalu, hingga bulan kelima 2015 belum juga dapat difungsikan.

Setelah mengadakan pertemuan dengan Dishubtrans untuk membahas kelanjutan Terminal Rawamangun, Ahok mengatakan SKPDnya tersebut mengaku salah. Dana sebesar kurang lebih Rp 40 miliar yang dianggarkan untuk merevitalisasi terminal tak bisa dioptimalkan karena menurut Kepala Dishubtrans Benjamin Bukit, pembangunan gedung terkendala pembebasan lahan.

“Dishub (Dishubtrans, Red) ngaku dia yang salah. Jadi dia total bangun Rp 40 miliar, dia nggak selesaiin karena nggak bisa dibongkar, kecuali ada pembebasan lahan. kalau nggak bisa bebasin jangan bangun dong. Masa jalan utama nggak bisa bangun,” ungkap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (29/5).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyesalkan kurangnya koordinasi Dishubtrans dengan gubernur ihwal permasalahan yang menjadi kendala hingag akhirnya pembangunan terminal seolah-olah dibangun paksa. Ahok membandingkan jika revitalisasi ini dikerjakan oleh swasta, diperkirakan pembangunan akan berjalan lebih cepat. Ke depan, untuk proyek-proyek pembangunan berskala masif, Ahok memastikan akan menggandeng swasta. Namun untuk renovasi sekolah dan rumah sakit, renovasi tetap dikerjakan oleh dinas terkait.

“Yang penting fungsi pembangunan tercapai,” ujar Ahok.

Dishubtrans Sementara Bungkam

Permasalahan Terminal Rawamangun ini sebelumnya enggan dikonfirmasi oleh Benjamin. Kendati Ahok mengisyaratkan akan membongkar ulang Rawamangun, Benjamin tak angkat bicara.  

“Belum ini masih pendalaman,” kata Benjamin singkat.

Sementara, Solafide Sihite, Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI memaparkan kecurigaan Ahok terhadap nilai anggaran revitalisasi yang dinilai cukup besar.

“Jadi beliau (Ahok, Red) menanyakan ini menurut perhitungan lebih mahal apalagi terminal belum bisalangsung digunakan. Jadi Pak Gubernur menegaskan kalau begini caranya berarti duit lagi,” katanya.

Menurut penjelasan dari Biro Hukum DKI ini, Ahok menginstruksikan agar Terminal Rawamangun dibongkar atau dirobohkan untuk kemudian dibangun kembali agar terminal berjalan sesuai fungsinya. Pembongkaran ini menunggu proses lelang kegiatan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKAD).

“Kami sih targetnya secepatnya. Kalau Pak Gubernur maunya secepatnya. Itu kan yang melelang bukan Dishub tetapi BPKAD,” kata dia. 

Editor : Bayu Probo

Ikuti berita kami di Facebook