Ahok: Konsultan e-Budgeting Dibayar Harian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan Ketua Tim Hak Angket Ongen Sangaji dari Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait konsultan e-budgeting yang dikontrak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, dari hasil penyidikan tim angket, Ongen meminta konsultan e-budgeting Gagat Dijiwarno menunjukkan kontrak kerja dengan Pemprov DKI.

Ongen juga meminta Gagat memerinci berapa fee yang dibayarkan oleh Pemprov.

Ongen sempat menaruh kecurigaan tentang pengakuan Gagat yang mengatakan sistem itu diberikan secara cuma-cuma kepada Pemprov DKI. Dugaan permainan antara konsultan dan Pemprov DKI pun bergulir.

“Pak Gagat bukan dengan sistem kontrak. Jadi begitu pakai e-budgeting, saya tanya siapa yang pernah gunakan sistem e-budgeting. Ternyata Surabaya pernah. Nah, kalau kita mau lelang pasti panjang. Kita tidak ingin sistem ini dipegang sembarangan orang. Maka, saya putuskan sistem ini yang megang semua tenaga ahli,” Ahok menjelaskan kepada awak media di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (12/3) siang.

Gagat ialah tenaga ahli yang didatangkan dari Surabaya. Ia bersama tiga orang temannya dibayar oleh Pemprov dengan status sebagai tenaga ahli dan dibayar harian.

“Kita bayar transport dari Surabaya ke Jakarta, kita bayar kayak bayar gaji honor,” ujar Ahok.

Tenaga ahli itu bertugas menjelaskan  bagaimana cara menerapkan sistem e-budgeting, namun yang membuat sistem sepenuhnya murni dari Pemprov DKI.

“Sistem e-budgeting yang bikin BPKAD tahu nggak. Kami cuma ngundang tenaga ahli. Tenaga ahli kita bayar harian dan e-budgeting murni BPKAD yang punya, bukan lelang bukan milik orang lain,” ujar DKI 1 itu.

Untuk perincian pembayaran harian tenaga ahli, Ahok mengaku tak tahu persis, namun ia memastikan pembayaran tenaga ahli telah dianggarkan dalam APBD tahun lalu.

“Yang punya rincian Bappenas,” ujar dia.

Sementara terkait kekhawatiran DPRD ada rahasia nominal APBD yang terbongkar, Ahok justru mengatakan akan membuat sistem itu transparan. Nantinya semua warga akan bisa melihat berapa perincian budget yang dianggarkan Pemprov DKI untuk alokasi program.

“Saya bikin e-budgeting karena pengen semua orang tahu. Yang rahasia di mana? Kalau ada kekhawatiran nanti diubah-ubah, kan orang nggak bisa masuk kalau nggak ada password,” ujar Ahok.

Editor : Bayu Probo