Ahok Lantik 649 Pejabat Eselon III dan IV

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pagi ini, Senin (18/5) melantik 649 pejabat administrasi eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan pejabat dilaksanakan di halaman Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat pukul 08.00.

"Hari ini, Senin 18 Mei 2015, saya Gubernur Daerah Jakarta dengan resmi melantik Saudara-saudara sebagai pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Ahok, sapaan akrab Basuki saat melantik pejabat-pejabat tersebut.

Pelantikan sejumlah eselon III dan IV dilakukan untuk menggantikan posisi struktural pejabat yang  terdampak demosi atau pemindahan struktur ke jabatan yang lebih rendah.

Dalam catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk pejabat eselon III terdapat 22 pegawai yang diangkat melalui promosi jabatan, 81 pegawai mengalami rotasi, 6 pegawai mengalami mutasi, dan 16 pegawai terkena demosi. Untuk itu, jumlah pejabat eselon III yang dilantik oleh Gubernur DKI hari ini sejumlah 109 pegawai, sedangkan 16 pegawai yang didemosi tidak mengikuti pelantikan.

Sementara itu untuk pejabat eselon IV terdapat 174 pegawai yang diangkat melalui promosi jabatan, 352 pegawai mengalami rotasi, 13 pegawai terkena mutasi, dan 41 pegawai didemosi. Dengan ini, jumlah pejabat eselon IV yang dilantik ialah 539 pegawai, sedangkan 41 pegawai yang didemosi tak diikutsertakan dalam pelantikan.

Ahok dengan busana formal, setelan jas beserta sepatu pantofel hitam, dalam pidato pelantikan menaruh harap pada pejabat daerah yang baru saja diambil sumpah ini untuk melayani masyarakat secara objektif dan mengedepankan hati nurani.

Ada dua alasan Ahok yang mendorongnya kembali melantik sejumlah pejabat menggantikan beberapa pejabat lain yang dianggap tak kompeten. Menurut Ahok, setelah pelantikan pertama jebatan PNS DKI sejak 2 Januari lalu, ia telah berulagkali melakan pelantikan lanjutan.

Alasan pertama ialah karena pelayanan yang dilakukan para pejabat kepada masyarakat tak maksimal, sedangkan aalasan kedua karena mental birokrat PNS dianggap masih mau menerima suap dari berbagai pihak.

“Padahal tak ada lagi alasan PBS untuk mainin anggaran karena gaji PNS DKI ini sudah sangat tinggi. Untuk staf biasa saja dia bisa menerima Rp 9 juta per bulan. PNS yang merasa tak cukup gajinya berarti ia biasa pegang uang banyak,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sementara itu menurut hasil analisisnya, PNS DKI sesungguhnya telah keebihan jumlah pegawai. Dengan adanya evaluasi jabatan rutin yang dilaksanakan, Ahok berharap pegawai-pegawai yang kompeten dan tidak kompeten akan dengan sendirinya terkena seleksi. Ditegaskan pula, DKI tidak akan kembali menerima PNS baru dan tidak akan mengadakan mengadakan tes masuk bagi calon PNS. Dengan kebijakan ini diharapkan kompetisi kepegawaian di lingkungan Pemprov DKI akan semakin tinggi.

“Tidak ada zona aman di DKI sekarang. Setiap saat Bapak Ibu bisa dicopot,” kata Ahok.

Senada dengan Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan pergantian pejabat karena promosi jabatan, rotasi, mutasi, dan demosi telah wajar terjadi di etika organisasi.

“Pergantian pejabat itu kan normal karena kita kan mencari yang terbaik. Ke depannya kita akan terus mencari yang terbaik. Evaluasi terus-menerus, bahkan tidak menunggu tiga bulan. Ini dilakukan untuk mencari yang terbaik,” ungkap Djarot.

Setelah dilantik oleh Gubernur DKI, pejabat eselon III dan IV menjalani tes urine. Tes dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk mengetahui apakah pejabat tersebut positif menggunakan narkoba atau tidak.

Menurut Agustino Darmawan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tes narkotika ini akan keluar dalam tiga hingga empat hari ke depan. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja