Ahok: Malu Kalau Mereka Terbitkan Perda

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ditolaknya rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) cukup mengejutkan banyak pihak.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun mengakui Jakarta baru pertama kali mengalami peristiwa semacam ini. Tidak ditemukannya kesepakatan terkait APBD menjadi penyebab enggannya eksekutif mengeluarkan Perda. Sebelumnya, eksekutif mencurigai RAPBD yang dikirim Pemprov ke Kemendagri adalah RAPBD palsu yang tak sesuai hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif.

Untuk itu pulalah DPRD menyetujui menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.

Menanggapi kemelut APBD ini, Gubernur yang akrab disapa Ahok itu mengakui hubungan keduanya ke depan tak semulus sebelumnya.

“Kalau dia (DPRD, Red) mau Perda dia malu dong. Kalau kemarin mereka terima Perda, konsekuensinya itu sama saja mempermalukan mereka dengan angketnya. Jadi saya dari awal ngomong mereka pasti pura-pura nggak mau Perda. Malu kan kalau DPRD terima Perda. Angket kan menyatakan (berkas, Red) kami palsu,” ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Ahok mengakui pernyataan DPRD yang mengatakan RAPBD Pemprov palsu justru akan menimbulkan polemik baru. Menurutnya, DPRD sama saja telah menghina Mendagri yang telah mengakui RAPBD yang dikirim pihak Pemprov.

“Kan Mendagri menyatakan yang asli RAPBD kami. Ini sama kayak lelucon. Ini bisa Pergub terus ini sampai 2017. Kayaknya kalau kayak gini kan mereka mau jatuhin saya, targetnya mau pidanain saya,” ujar Ahok.

Selanjutnya, kata Ahok, bila nanti ketika masa jabatannya berakhir pada 2017 dan tidak ada partai yang akan mengusungnya menjadi gubernur lagi, ia harus mengumpulkan sejumlah satu juta KTP untuk mencalonkan diri kembali sebagai gubernur.

“Kalau nggak kekumpul ya nggak nyalon,” kata Ahok sembari tertawa santai.

Editor : Bayu Probo