Ahok Minta Maaf Atas Kisruh Pemprov dan DPRD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok pada Selasa (3/3) melontarkan permintaan maafnya kepada publik atas tontonan politik yang aneh perihal perseteruan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait adanya perbedaan versi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

 

Ahok pun juga menegaskan ia tak keberatan jika harus dilaporkan ke pihak berwenang oleh DPRD bila ia terbukti bersalah. 

 

"Saling fitnah gitu kan lucu gitu loh. Pengalaman dari 2012, kalian masih ingat kan waktu saya mau beli truk sampah 2013. Saya butuh truk, tiba-tiba satu truk pun tidak dianggarkan. Lalu semua menuduh yang salah kami lagi. Kita juga nggak tahu siapa yang ngilangin. Lalu 2014 saya putuskan harus langsung pakai e-budgeting terus ditolak tidak mau pakai e-budgeting," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat. 

 

Oleh karena peristiwa itulah Ahok mengungkapkan akan bersikukuh menerapkan sistem e-budgeting. 

 

Ahok juga mengimbau akan menstafkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berkenan menggunakan sistem e-budgeting. 

 

"Makanya kami sudah banyak sekali menstafkan orang di Januari 2015, saya menstafkan eselon IV sekitat 2000-an orang lebih, eselon 3 sekitar 800 orang, eselon II itu 12 orang dan saya membuang 1500 jabatan struktural. Ini terbesar dalam sejarah Republik ini. Lalu saya paksakan e-budgeting biar ketahuan siapa yang mengotak-atik dana," ujar dia. 

 

Namun, kata Ahok, DPRD menganggap versi Pemprov ini merupakan bentuk penipuan sehingga DPRD memutuskan untuk menggunakan hak angket untuk melakukan penyidikan. 

 

Sementara, terkait anggapan banyak pihak yang menyatakan komunikasi Ahok kurang baik terhadap DPRD, Ahok berpikir ini bukan soal mampu atau tidaknya ia membangun hubungan yang baik dengan anggota dewan. 

"Ini persoalan saya mau mempertahankan agar tidak ada lagi dana siluman yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba menghilang. Ini haris diatasi dengan e-budgeting. Itu saja persoalannya," ujar Ahok geram.