DPRD dan Pemprov DKI Bergiliran Datangi Kemendagri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Saling lempar bola panas terkait kisruh anggaran siluman tampaknya masih terus terjadi. 

 

Ongen bersama M Taufik, Wakil Ketua DPRD dan sejumlah panitia hak angket lainnya, mengaku kunjungan tersebut bersifat informal. 

 

"Kunjungan kami kan kunjungan informal, kami minta data tentang temuan yang menyatakan ada dokumen palsu yang dikirim Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Red)," ujar Ongen saat ditemui di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/3) malam. 

 

Karena kunjungannya informal dan menyangkut permintaan dokumen  APBD, kata Ongen, maka ada prosedur yang harus ditempuh melalui Dirjen Dalam Negeri. 

 

"Dari situ (Dirjen Dalam Negeri, Red) kan kami baru bisa mengambil data yang dikirim Pak Gubernur," ujar dia. 

 

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai pertemuannya dengan pihak Kemendagri, Ongen mengaku tak ada pembicaraan lebih lanjut. Ia sebagai ketua hak angket hanya bertugas meminta data resmi yang dikirim eksekutif ke Kemendagri sebagai barang bukti hasil penyidikan. 

 

Ongen belum tahu kapan berkas itu akan diserahkan kepada tim hak angket, namun ia berharap pekan ini bukti valid sudah di tangan DPRD. 

 

Jika berkas APBD yang dikirim eksekutif ke Kemendagri terbukti palsu, Ongen mengatakan eksekutif akan dikenai sanksi.

 

"Sanksinya hari Senin saya akan ke Bareskrim untuk bawa data itu. Itu data akurat untuk jadi barang bukti," Ongen menjelaskan. 

 

Kisruh APBD memang belum menemukan titik terang. Pagi ini (4/3), Gubernur DKI Jakarta dikabarkan berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri. Namun, pertemuan bersifat tertutup. 

 

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan Sekretaris Daerah Saefullah  juga mengunjungi kantor Kemendagri pada Rabu (3/4) untuk menerima hasil evaluasi APBD 2015 yang telah dikirim ulang oleh eksekutif pekan lalu. 

 

Pihak Kemendagri sebelumnya telah menyatakan kesediaannya menjadi mediator kisruh kerah putih tersebut.