Kemendagri Akui Revisi APBD Tak Ada Masalah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui tak ada permasalahan dari detail keseluruhan revisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang telah diserahkan oleh eksekutif pekan lalu. 

“Dirjen sudah merevisi, secara lengkap dan detail keseluruhan tidak terjadi permasalahan. Memang kalau kita runtut di anggaran tahun 2013, 2014 sudah ditemukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red) mungkin ada hal-hal yang harusnya tidak perlu terulang kembali pada 2015 karena sesuai tujuan nawacita Pak Presiden, setiap sen anggaran pusat dan daerah adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3). 

Lebih lanjut terkait penyerapan anggaran, Tjahjo mengimbau tugas eksekutif dan legislatif sama, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat. Pejabat pemerintah mulai gubernur, DPRD, sampai staf kelurahan menurut Tjahjo harus mampu menyerap, memperjuangkan, dan mengalokasikan setiap anggaran demi kepentingan rakyat. 

“Keputusan politik pembangunan di daerah yang menyangkut Perda adalah Pemda dan DPRD. Ini yang harus dicatat,” Tjahjo mengimbau. 

Secara struktural, Departemen Dalam Negeri dikatakan Tjahjo sudah menerima pengajuan resmi dari Gubernur DKI. 

Sementara perihal dokumen palsu, Tjahjo menegaskan ada atau tidaknya diserahkan sepenuhnya pada hukum.

“Semua kalau sudah hukum, yang kalau memang bersalah harus taat hukum,” ujar dia.

Kemendagri, menurut Tjahjo hanya memiliki kewenangan sebatas administrasi. 

Sebelumnya, Kemendagri memang bersedia menjadi mediator perseteruan panas antara legislatif dan eksekutif. 

Legislatif kemarin (3/3) sore telah bertemu Kemendagri. Menyusul DPRD, pagi ini, sejumlah pejabat Pemprov, di antaranya Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Ketua BPKD mendatangi Kemendagri untuk menerima paparan Kemendagri terkait prosedur APBD. 

Editor : Bayu Probo