Ahok: Nggak Papa Gaji DPRD Naik 200 Persen

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung usulan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI naik 200 persen. Menurutnya, pemerintah dapat menaikkan gaji pejabat sesuai profesinya untuk mengurangi kesempatan korupsi.

“Saya dari dulu mendukung semua gaji, mau PNS mau DPRD, mau DPR, mau bupati, wali kota, gubernur naikin saja. Nggak papa. Masa BUMD dan BUMN gaji lebih gede. Boleh naikin saja lebih gede sesuai profesionalmenya,” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis (25/6).

Namun, kenaikan gaji ini harus sesuai peraturan. Bila gaji naik dengan nilai yang fantastis, Ahok mengimbau pemerintah memastikan anggota dewan ini tertib membayar pajak dan bersih dari gratifikasi. Ahok juga yakin negara akan lebih menghemat dana bila gaji pejabat dinaikkan, sementara peluang korupsi semakin rendah.

“Saya yakin negara lebih hemat kalau dinaikin gajinya. Asal nggak korupsi dan nggak mark up lagi, pasti lebih hemat. Pendapat saya seperti itu,” kata Ahok.

“Kita kan ada undang-undang pembuktian harta pejabat hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, UU Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatakan kalau pejabat yang nggak bisa membuktikan harta, pajak yang dia bayar dan gaya hidupnya itu disita buat negara. Jadi mesti seimbang, jangan gaji sudah naik malingnya jalan terus,” ungkap mantan anggota DPR RI itu menambahkan.

Bila gaji yang diberikan pemerintah terlalu kecil, Ahok khawatir kesempatan dan kemauan untuk mencuri uang negara lebih besar. Namun, ia menginginkan pemerintah menerapkan aturan transkasi non cash untuk mengontrol belanja dewan.

“Seluruh Indonesia nggak boleh tarik kontan di atas UMP misalnya, kamu mau ngapain kantong duit begitu banyak? Semua transaksi mesti lewat bank jadi PPATK bisa ngawasin, semua online,” katanya. 

Editor : Bayu Probo