Polda dan Pemprov DKI Bentuk Komite Anti Tawuran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya membentuk komite antitawuran di kawasan ibu kota. Kapolda Metro, Irjen Tito Karnavian Kamis (25/6) siang menyambangi Balai Kota DKI Jakarta bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sengaja membahas pembentukan komite tersebut.

 “Ini kan ada tawuran-tawuran, saya sampaikan kepada Pak Gubernur, kita akan membuat tim terpadu berdasarkan inpres (instruksi presiden, Red),” kata Irjen Tito kepada awak media seusai menemui Ahok, sapaan akrab Basuki.

 Pemda bersama TNI dan Polisi akan melakukan upaya pencegahan proaktif untuk mengantisipasinya. Gubernur bersama jajarannya bersedia membentuk tim termasuk menganggarkan pembentukan komite tersebut.

 “Kita lakukan langkah-langkah pencegahan pro aktif supaya di tempat-tempat tawuran ini seperti di Johar Baru kan sekarang nggak ada lagi (tawuran, Red) selama dua tahun ini,” ujar Irjen Tito.

 Ahok pun mengaku siap membantu anggaran operasional bagi Polda Metro untuk membentuk komite tersebut. Menurutnya, anggaran operasional untuk Pilkada terbatas sehingga Pemprov bersedia membantu mereka. Apalagi, kata Ahok, dibentuknya komite ini telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penanganan Konflik Sosial. Namun, perincian dana belum dikemukakan oleh mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Irjen Tito dan Ahok tak hanya memperbincangkan ihwal pencegahan tawuran, namun juga penanganan pedagang kaki lima (PKL) serta lalu lintas DKI menjelang Lebaran.

Irjen Tito bermaksud menambahkan jumlah petugas yang akan diterjunkan ke lapangan demi menjamin keamanan lalu lintas di DKI.

“Lalin, kami akan perbanyak gelar anggota di lapangan, termasuk malam hari. Kita harus ada menegakkan hukum yang tegas, seperti penilangan-penilangan parkir-parkir liar. Ini kebijakan Gubernur untuk tertib lalin,” kata dia.

Editor : Bayu Probo

Ikuti berita kami di Facebook