Ahok: Pengembang Reklamasi Tidak Salah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat reklamasi yang sudah dilakukan tidak menyalahi aturan karena sudah mengantongi analisis dampak lingkungan (Amdal) dan izin prinsip reklamasi.

“Mereka (pengembang) enggak salah lho. Sudah ada Amdal dan izin prinsip reklamasi. Mereka berpikir kenapa Amdal enggak dipelajari saja secara total supaya enggak diserang-serang orang,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, hari Rabu (20/4).

Ia meminta pihak-pihak yang mengeluarkan pendapat tentang reklamasi mengkaji terlebih dahulu sebelum menyampaikan tuduhan, apalagi wilayah di Jakarta sudah direklamasi sejak lama seperti yang kini menjadi Cakung, Cilincing dan Pluit.

Dulu, lanjut Ahok, laut Jakarta hanya sampai Sunda Kelapa dan begitu juga dengan daerah Ancol yang batas laut terdahulu adalah di tempat yang kini menjadi jalan layang.

"Kalau begitu, siapa gubernur reklamasi? Ali Sadikin sebetulnya," kata dia.

Pemerintah Provinsi DKI telah sepakat melakukan moratorium bersama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Senin (18/4) lalu.

Moratorium atau penghentian sementara pembahasan dan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta tersebut dilakukan untuk menyelaraskan peraturan yang tumpang tindih.

Sementara itu, konsep mengenai rancangan peraturan daerah baru terkait reklamasi Teluk Jakarta menunggu beberapa menteri.

"Tunggu menteri dulu. Kalau nanti Raperda baru, DPRD enggak mau bahas juga, ya, kita lewat Permen," kata dia.

Menurut dia, usulan Raperda nanti sama seperti yang sebelumnyan dengan hanya ada perbedaan pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Menurut kajian Kementerian Lingkungan Hidup, kata Ahok, mengenai Rencana Detail Tata Ruang, Amdal lebih baik lingkungan total, tidak usah satu per satu.

Editor : Eben E. Siadari