Ahok Persilakan Pedagang Pasar Benhil Lapor Komnas HAM

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membongkar pasar tradisional Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada Sabtu (29/8). Pascabembongkaran, sejumlah pedagang merasa keberatan karena pemerintah dituding tak melakukan sosialisasi sebelumnya. 

Terlebih, pedagang tak mendapat kepastian, setelah pasar direvitalisasi mereka akan mendapat kios di pasar yang baru atau tidak.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mempersilakan pedagang di Pasar Bendungan Hilir untuk melaporkan tindakan penertiban kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

"Hampir semua pembongkaran di Jakarta pasti alasannya nggak ada sosialisasi dan nggak ada pemberitahuan. Kalau benar nggak ada sosialisasi, (pedagang, Red) bisa lapor Komnas HAM, bisa lapor LBH. Maksud sosialisasi kan supaya semua sudah tahu," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (31/8). 

Selanjutnya, pedagang di Pasar Bendungan Hilir itu sementara ini akan direlokasi ke pasar darurat yang terletak di samping pasar lama. Sementara, pasar yang baru direncanakan akan berdesain seperti pasar modern. Menurut Ahok, pembangunan pasar merupakan bentuk kerja sama PD Pasar Jaya dan swasta. Kerja sama itu telah ditandatangi sejak zaman Fauzi Bowo menjabat Gubernur.

"Itu sudah kerja sama dengan swasta. Waktu kami masuk, sudah ada tandatangan dari Pak Fauzi Bowo. Lalu kan ada beberapa surat yang ditandatangani kami. Kami minta lima pasar rakyat dia (swasta, Red) yang bangun," ujar Ahok. 
 

Editor : Sotyati