Ahok: Revolusi Pasti Makan ‘Anak Kandung’

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Debat kusir eksekutif dan legislatif DKI Jakarta tampaknya kian memanas. Kedua pihak sama-sama mengaku mengibarkan bendera rakyat. Pihak yang berseteru pun saling melapor ke pihak berwenang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok melaporkan dana siluman yang diduga berasal dari oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sementara anggota dewan atas nama lima fraksi melaporkan Ahok ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Sebelumnya, pelaporan atas tudingan pencemaran nama baik itu ditanggapi oleh mantan Bupati Belitung Timur ini dengan santai. Ia pun tampaknya hanya ingin fokus pada perihal yang menjadi persoalan.

Tak ingin melenceng dari persoalan substansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menjadi pokok utama perdebatan, Ahok secara tegas mengatakan tak akan mau berkonspirasi dengan DPRD.

“Ini lagi revolusi mental APBD. Namun, seolah-olah gara-gara saya semua (program DKI, Red) jadi berantakan. Jadi, supaya tidak berantakan saya mesti korupsi?” ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat (13/3) seusai bertemu dengan Duta Besar Belanda.

Ahok menjelaskan jika dia berkonspirasi dengan DPRD untuk memasukkan dana Rp 12,1 triliun di antaranya untuk pembelian UPS (uninterruptible power supply) yang nilainya tidak masuk akal, maka tidak ada kisruh antara DPRD dan Pemprov.

Meski harus berseteru dengan saudara kandung atau DPRD, Ahok mengatakan tak masalah karena menurutnya revolusi pasti makan anak kandung.

“Revolusi pasti makan anak kandung. Hidup ini ada pilihan mana manfaat mana mudarat. Bagi saya, saya akan pilih yang lebih bermanfaat. Jadi pemimpin harus putusin semuanya. Keputusan pasti ada pro dan kontra. Maka, mau jadi Gubernur cuma disyaratin 50 persen plus satu. Bukan 100 persen. Tuhan saja nggak ada 100 persen orang setuju sama dia,” ujar Ahok.

Sementara Ahok menegaskan perseteruan ini tak mengganggu program DKI. “Pelayanan tetap jalan asal mengusulkan menggunakan dana mendahului,” ujar dia. 

Editor : Bayu Probo