Ahok Tolak Usulan Banggar DPRD Ubah Peruntukan Wisma Atlet

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta eksekutif mengkaji ulang peruntukan pembangunan wisma atlet untuk rumah susun. Hal itu disampaikan dalam rapat Banggar yang dihadiri sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) pada Senin (14/9), yang dimpimpin M Taufik dari Fraksi Gerindra. 

Menanggapi usulan tim Banggar ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan peruntukan wisma atlet menjadi rusun merupakan mandat dari pemerintah pusat. Pasalnya, tanah yang dibangun wisma atlet di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat ini semula merupakan tanah milik Sekretariat Negara (Setneg) yang kemudian dihibahkan pada Pemprov DKI.

"Waktu kami mendapatkan tanah dari Setneg dan persetujuan dari Presiden, sudah dicantumin bahwa ini peruntukannya bukan komersial, tapi akan digunakan sebagai rusun yang sebelum dipakai jadi rusun akan dipinjemin dulu buat wisma atlet," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/9). 

Indonesia, dalam hal ini Jakarta, memang diberi mandat untuk menjadi tuan rumah dalam Asian Games 2018 mendatang. Ahok mengatakan, International Olimpyc Commite (IOC) memberi syarat bagi tuan rumah perhelatan olahraga akbar se-Asia ini harus mampu menyediakan apartemen yang dapat menampung sekitar 14.000 atlet. 

"Untuk itu kita harus punya unit apartemen hampir 7.200. Apartemennya mana? Kami tunjukin rusun. Kita akan pasangin gas, furniture, AC," ujar Ahok. 

Meski demikian, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku senang mendapat kritikan dari anggota dewan. 

"Yang saya seneng dari DPRD, mereka jadi kritis terhadap pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara, Red). Nah ini substansi dari pembahasan APBD. Kita udah berdebat waktu kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara. Ini pertama kali dalam sejarah DKI pascareformasi bahas KUA PPAS itu  terjadi perdebatan," kata Ahok. 

Editor : Bayu Probo