Ahok Tuduh Ketua MUI, PKB: Pilkada DKI Bahaya bagi NKRI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pertarungan Pilkada DKI Jakarta menjadi sorotan nasional dan Internasional. Munculnya perdebatan soal agama terkesan eksploitasi dan sangat membahayakan.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar prihatin melihat adanya eksploitasi terhadap isu agama, suku, ras dan antargolongan (SARA) secara berlebihan. Celakanya, cagub ikut serta memanaskan isu sensitif ini. Akibatnya pilkada DKI Jakarta miskin perdebatan visi misi dan program yang hebat untuk membangun Jakarta sebagai ibu kota kelas dunia.

“Akibatnya pilkada Jakarta miskin dengan visi wacana program dan kegiatan pembangunan DKI Jakarta untuk lima tahun mendatang yang mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota kelas dunia. Calon dan pendukungnya serta pemilih ikut larut dalam isu SARA yang sangat eksplosif,” kata Yanuar di Jakarta, hari Rabu (1/02).

Anggota Komisi II DPR RI ini melihat adanya tekanan kepentingan baik nasional maupun internasional, politik penguasa dan partai, kepentingan ekonomi dan bisnis, agama, golongan dan kepentingan penegak hukum.

“Bahkan diduga kuat oleh sebagian pihak intelijen ikut berperan serta dalam memenangkan calon tertentu,” kata dia.

Dugaan tersebut muncul ketika Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat persidangan atas kasus penistaan agama disebutkan mengetahui percakapan antara KH Ma'ruf Amin dengan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Baginya, jika hal tersebuf benar maka dari mana Ahok dapat mengetahui hal tersebut.

“Jika itu benar dari mana Ahok tahu itu kalau bukan dari institusi yang berwenang menyadap seperti polisi, intelijen dan KPK? Lantas ini apa artinya?" kata dia. Jika benar intelijen dan institusi penegak hukum tidak netral, maka ini membahayakan NKRI.

Berbagai aktor turun gunung dalam Pilkada DKI Jakarta dengan berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Kepentingan politik mempertahankan dan merebut kekuasaan menyatu sekaligus saling berhadapan dengan kepentingan ekonomi, bisnis, agama, suku, ras, golongan bahkan kepentingan politik keluarga.  Baginya, ini potensi yang sangat berbahaya karena ini merupakan ibu kota sehingga jika ada terjadi kekacauan yang dibuat maka akan terjadi instabilitas ekonomi dan politik secara nasional.

“Jika konflik kepentingan ini tidak dikelola dengan baik dan semua orang tidak mampu mengendalikan diri maka akan muncul pusaran konflik yang lebih besar,” kata dia.

Dia mengingatkan karena ini di Jakarta maka akan berefek nasional dan internasional. Mengingat rawannya Pilkada DKI Jakarta maka semua harus menahan diri.

“Mengkoreksi diri dan menjaga ucapan perilaku jangan memancing emosi orang apalagi keluarkan fitnah,” kata dia.

Baginya jika Ahok terus mempolitisir posisi KH Ma'ruf Amin untuk masuk dalam pusaran konflik pilkada, ini akan membuat suhu konflik lebih mudah meledak.

"Kiai adalah tokoh sentral di NU dan perilaku Ahok bisa memicu kemarahan nasional warga NU,” kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum