Ajukan Anggaran Gelondongan, DPRD Marahi Kepala Dinas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bestari Barus, tiba-tiba naik pitam melihat anggaran gelondongan yang diajukan Dinas Tata Air DKI dalam rapat badan anggaran (Banggar), Jumat (18/9). Rapat ini digelar untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.  

"SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Red) ini menganggarkan (kegiatan, Red) secara malas. SKPD menganggarkan tidak berdasarkan analisis, tidak di-break down dulu. Maaf, kalau saya agak keras," ujar Bestari di Gedung Serbaguna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

Dalam draf yang diajukan Dinas Tata Air, mata kegiatan pengadaan tanah dan pembebasan lahan dianggarkan ialah senilai lebih dari Rp 800 miliar, namun tidak diperinci lokasi lahan beserta ukuran tanahnya. Disebutkan pula pengadaan waduk senilai Rp 186 miliar. Sama halnya dengan pembebasan dan pengadaan lahan, pengadaan waduk juga tak dijelaskan detailnya. Bila diakumulasi, pengadaan gelondongan memakan anggaran hingga Rp 1 triliun. 

Bestari khawatir, perencanaan anggaran gelondongan ini menimbulkan kecurigaan masyarakat. "Masyarakat jadi curiga, jangan-jangan dewan yang mainin anggaran gelondongan. Kalau ada pembenasan tanah, sebutkan di mana. Jangan sekadar geser tubuh dapat duit. Anggaran gelondongan ini mencederai hati rakyat," ungkap Bestari. 

Ia menegaskan, anggaran gelondongan ini tak boleh muncul lagi dalam draf KUA PPAS. Dinas Tata Air harus berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota untuk memetakan wilayah mana saja yang layak dan memungkinkan untuk dibebaskan. 

"Kita harus serius menetapkan titik-titik itu," ujar dia. 

Pembahasan ini ditunda hingga Kepala Dinas dapat melakukan pendetailan terhadap mata anggaran yang diusulkan. Lebih lanjut, pembahasan KUA PPAS untuk Dinas Tata Air akan kembali dilakukan pada Senin (21/9). 

Editor : Sotyati