Selang Sehari, Prabowo Ubah Larangan Kader ke Luar Negeri

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Awalnya, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, melarang para kadernya yang di Gedung Parlemen Senayan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sampai batas waktu tidak ditentukan. Hal tersebut disampaikan lewat surat pemberitahuan Fraksi Partai Gerindra DPR RI nomor A.515/F.GERINDRA/DPR-RI/IX/2015, hari Senin (14/9).

Namun, satu hari kemudian, hari Selasa (15/9), surat tersebut langsung diralat. Lewat surat pemberitahuan Fraksi Partai Gerindra DPR RI nomor A.521/F.P-GERINDRA/DPR-RI/IX/2015, Prabowo memberi pengecualian dengan menyampaikan kunjungan kerja ke luar negeri tersebut dapat dilakukan dengan sangat selektif.

“Disampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI bahwa kunjungan kerja ke luar negeri, baik yang sudah disetujui maupun yang sedang dan yang akan diusulkan, ditangguhkan. Namun dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota DPR RI termasuk tugas diplomasi, maka untuk kunjungan kerja ke negara-negara yang mempunya manfaat besar terhadap kepentingan bangsa, kunjungan kerja tersebut dapat dilakukan dengan sangat selektif,” ucap Prabowo dalam surat pemberitahuan Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Jumat (18/9).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan fraksinya tidak bisa melarang seluruh kader untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebab, beberapa kejadian butuh mendapatkan perhatian anggota dewan, seperti pengawasan haji, atau pencarian fakta pada kasus penyanderaan dua warga negara Indonesia di Papua Nuguni.

“Kalau kita larang sama sekali tidak bisa juga. Misalnya kunjungan kerja pengawasan haji atau kepentingan ‎nasional lainnya seperti kunjungan kerja ke Papua Nugini mencari fakta soal penyanderaan,” ujar Sufmi kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Jumat (18/9).

Editor : Sotyati