Ajurkan Tolak Kontrasepsi, Presiden Turki Dikritik

ANKARA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, kembali menyatakan bahwa keluarga Muslim tidak boleh menggunakan cara-cara pengendalian kelahiran atau  perencanaan populasi.

"Saya mengatakan ini dengan jelas, kami akan menamabah cucu kita dan mereproduksi generasi. Adapun perencanaan populasi atau kontrol kelahiran, tidak ada keluarga Muslim boleh terlibat dalam mentalitas seperti itu,’’ kata Erdogan seperti dikutip media Turki, Hurriyet.

‘’Kami akan mengikuti jalan Tuhan yang dikatakan Nabi (Muhammad)," kata Erdogan dalam pidato pada Layanan Pemuda dan Yayasan Pendidikan Turki (TÜRGEV) di Istanbul.

Pernyataan Erdogan itu sejalan dengan kebijakan jangka panjang pemerintahnya untuk mendorong pertumbuhan penduduk  "setidaknya tiga anak per keluarga." Dia menggambarkan aborsi sebagai "pembunuhan" dan menentang operasi sesar.

"Satu atau dua anak berarti kebangkrutan. Tiga anak berarti kita tidak meningkat, tetapi juga tidak surut. Setidaknya tiga anak yang diperlukan dalam setiap keluarga, karena penduduk kita berada pada risiko penuaan," kata Erdogan pada bulan Februari tahun 2013.

Menurut laporan terbaru, Turki telah mengeluarkan dana sekitar 450 juta Liras Turki sejak Mei 2015 sebagai bagian dari insentif dari pemerintah untuk mendorong perempuan memiliki anak lagi.

Dikritik Berbagai Kalangan

Pernyataan Erdogan itu dikritisi oleh Özgür Özel, pemimpin parlemen wakil oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP). Dia mengatakan keputusan yang berkaitan dengan tubuh perempuan tidak harus oleh presiden suatu negara.

"Hal ini tidak perlu sampai ke presiden, atau orang lain. Untuk membahas keputusan itu harus dibuat berdasarkan kriteria ilmiah oleh para ilmuwan atau keputusan yang berhubungan dengan tubuh perempuan," kata Özel. Dia mengatakan presiden "bicara kosong" pada wilayah di luar lingkup pengaruhnya.

Sementara itu, aktivis dan pengacara hak-hak perempuan telah mengkritik partai berkuasa di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang sebelumnya dipimpin oleh Perdana Menteri Erdogan dari tahun 2003 sampai dia terpilih menjadi presiden pada bulan Agustus 2014. Kritik itu tertuju pada budaya politik yang semakin konservatif dan otoriter, yang terutama dalam mengatur perilaku perempuan.

Khawatir Aborsi Gelap

Pernyataan Erdogan juga dikritik oleh kelompok hak asasi setempat dan asosiasi kesehatan. Mereka mengkhawatirkan tentang efek negatif dari ditinggalkannya upaya pengendalian kelahiran.

"Hak yang paling alami perempuan di Turki, yang merupakan negara demokrasi, adalah hak-hak reproduksi. Ini mencakup seorang perempuan boleh memilih kapan dia ingin punya anak, dan berapa banyak," kata Masyarakat Obstetri dan Ginekologi Turki (Turki Society of Obstetri dan Ginekologi / TJOD) dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Hurriyet.

Kelompok itu menjelaskan bahwa mereka (perempuan) "dipaksa" untuk membuat pernyataan setelah keluarnya pernyataan Erdogan tentang pengendalian kelahiran di negara-negara Muslim.

TJOD menuduh pernyataan itu sebagai "pelanggaran hak-hak perempuan" dan menyatakan bahwa metode pengendalian kelahiran tidak harus ditinggalkan. "Kehamilan tak sengaja mengakibatkan aborsi yang tidak diinginkan," kata pernyataan itu.

"Ketika tidak ada kontrol kelahiran, akan ada kenaikan kehamilan paksa dan ini akan menyebabkan kenaikan aborsi. Jika aborsi juga menjadi ilegal, angka kematian ibu akan meningkat karena orang akan melakukan apa yang kita sebut metode 'aborsi gelap', katanya menambahkan. Ini juga dilihat sebagai alarm bahwa aborsi ilegal mungkin muncul sebagai mekanisme kontrol kelahiran yang berisiko.

Ketua Persatuan Perempuan Turki, Sema Kendirci, juga mengkritik pernyataan Erdogan. Dia mengingatkan bahwa konstitusi mendefinisikan keluarga berencana sebagai salah satu tugas negara. "Pasal 41 dari konstitusi mennyebutkan pendidikan dan pelaksanaan keluarga berencana sebagai kewajiban,’’ kata Kendirci, berbicara kepada BBC Turki.

Dia juga mengkritik Erdogan yang menyebutkan Islam sebagai tolok ukur, dan mengatakan bahwa keluarga yang memutuskan apakah mereka akan atau tidak akan menggunakan metode kontrol kelahiran. "Tidak bisa kita menyetujui membahas masalah ini hanya berdasarkan perspektif agama," tambah Kendirci.